Headline

Hadiri Deklarasi Cabup, Panwaslu Panggil Tiga Pj

deklarasi cabup yang dihadiri Pj Bupati

RAHA, RS – Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslu) Muna, segera memanggil tiga Pejabat Bupati  di Sulawesi Tenggara yang diduga melakukan aktivitas politik yang mengarah pada tindakan pelanggaran UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tiga Pj Bupati tersebut masing-masing adalah Pj Bupati Muna Barat, LM Rajiun Tumada, Pj Bupati Buton Tengah (Buteng), Mansur Amila dan Pj Bupati Buton Selatan (Busel ), Laode Mustari.

Informasi pemanggilan tiga Pj Bupati tersebut diungkapkan oleh Ketua Panwaslu Muna, Mahiluddin Saga ketika memberi keterangan pers, Jumat (31/7). “Dalam waktu satu dua hari ini kami akan menyurati mereka untuk kami mintai klarifikasinya terkait keberadaan mereka di atas panggung deklarasi salah satu Balon Bupati/Wabup di Muna baru-baru ini. Saat ini kami sedang melaksanakan Rakor kemudian dilanjutkan dengan Bimtek di Jakarta. Insya Allah Senin kita sudah layangkan surat panggilannya. Surat itu kami akan langsung layangkan kepada tiga Pj Bupati ini, tidak melalui Gubernur,” papar Mahiludin.

Menurut dia kehadiran tiga Pj Bupati tersebut diatas panggung deklarasi, terindikasi melanggar UU ASN dan PP No 53/2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ( PNS), bahwa seorang PNS dilarang terlibat politik praktis baik sebelum masa kampanye dan  selama masa kampanye.

“Tiga Pj Bupati ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), kehadiran mereka diatas panggung deklarasi salah satu balon Bupati/Wabup sudah terindikasi memberi dukungan kesalah satu balon. Kalau mereka tidak mendukung, kenapa mereka naik diatas panggung ?, ini menunjukkan dirinya pendukung dari balon yang deklarasi.

Ditanya soal kemungkinan jika tiga Pj Bupati ini tidak bersedia memenuhi undangan Panwaslu Muna, Mahiluddin menegaskan bahwa Panwaslu Muna hanya akan melakukan pemanggilan sebanyak dua kali.

“Kalau sampai dengan pemanggilan kedua tidak hadir juga, Panwaslu akan merekomendasikan bahwa tiga Pj Bupati ini terlibat dalam kegiatan politik praktis sesuai temuan Panwaslu Muna, dan rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada BKD Provinsi agar ditindak lanjuti untuk memberi sanksi sesuai dengan aturan dan mekanisme dalam UU ASN,” pungkasnya.

Selengkapnya baca di edisi cetak harian Rakyat Sultra, edisi Sabtu 31 Agustus.  (rs)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top