Headline

Ijazah Palsu tak Membatalkan Calon

Ilustrasi

Ilustrasi

 

*) Gandeng Kemenristek Dikti Verifikasi Ijazah

JAKARTA, FAJAR — Gelar akademik calon kepala daerah menjadi bagian yang diverifikasi secara ketat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hanya saja, jika gelar akademik pun ditemukan palsu, maka tidak akan memengaruhi calon untuk bertarung di pilkada. KPU hanya akan meminta agar dalam administrasi pencalonan dan aktivitas pemenangan tidak menggunakan gelar palsu tersebut.

Satu-satunya yang bisa menghalangi calon dari sisi ini, jika ada pihak yang mempersoalkannya dan membawa ke ranah hukum. Itu pun, KPU hanya akan membatalkan pencalonan jika sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindakan pemalsuan ini.

Hal tersebut ditegaskan Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terkait verifikasi ijazah di Gedung KPU RI, Kamis, 30 Juli.

KPU menggandeng Kemenristek Dikti untuk melakukan verifikasi ijazah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada serentak tahun 2015. Pelibatan Kemenristek Diktidalam verifikasi ini bertujuan mengetahui asal usul gelar akademik bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Gelar akademik merupakan salah satu daya tarik yang dapat digunakan peserta pilkada untuk menyakinkan pemilih. Untuk itu, kita ingin memastikan setiap bakal calon berhak atas gelar akademik yang dicantumkan dalam biodata yang disampaikan ke KPU saat pendaftaran,” terang Husni.

Jika dalam verifikasi ijazah bakal calon ditemukan ijazah palsu untuk pendidikan tingginya, maka menurut Husni bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut tetap sah sebagai kandidat. Hasil verifikasi ijazah perguruan tinggi hanya berdampak pada boleh atau tidaknya bakal calon menggunakan gelar akademik tersebut dalam administrasi pilkada.
“Tetapi jika pemalsuan ijazah itu berlanjut ke ranah hukum dan bakal calonnya diputus bersalah oleh pengadilan atas dugaan pemalsuan ijazah itu, maka bakal calon tersebut akan dibatalkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ujar Mantan Ketua KPU Sumatra Barat ini.

Menggandeng Kemenristek Dikti kata Husni merupakan upaya KPU untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dokumen persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain untuk mencegah penggunaan gelar akademik palsu, verifikasi juga bertujuan untuk memastikan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memberikan informasi yang benar tentang dirinya kepada KPU dan publik.

Apalagi, kata Husni, dari pengalaman selama ini, klarifikasi KPU terhadap dugaan ijazah palsu bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Dinas Pendidikan setempat enggan membuat pernyataan bahwa ijazah yang diklarifikasi itu palsu. Meskipun setelah dicek dari semua indikator menunjukkan ijazah tersebut benar-benar palsu.
Dinas Pendidikan hanya bersedia memberikan keterangan bahwa ijazah yang diklarifikasi KPU tersebut memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan ciri-ciri ijazah yang sah. “Kami berharap dalam pilkada 2015 ini ada sikap tegas. Kalau memang ijazah itu palsu ya dinas pendidikan harus berani membuat pernyataan bahwa itu palsu,” tambahnya.

Menristek Dikti, M Nasir mengatakan pengecekan keaslian ijazah akan dilakukan melalui pangkalan data pendidikan tinggi yang di dalamnya memuat profil perguruan tinggi, program studi, dosen dan mahasiswa.
“Kami akan cek melalui forlap dikti. Di situ kita bisa cek universitasnya, program studinya, lulus tahun berapa dan sistem kredit semester (SKS) yang dihasilkan berapa. Kami butuh waktu sekitar satu minggu untuk melakukan verifikasi ijazah tersebut,” ujarnya.

Nasir menyebutkan terdapat banyak cara seseorang untuk mendapatkan ijazah palsu. Antara lain, ijazah diberikan oleh perguruan tinggi yang berizin, tetapi mahasiswanya mendapatkan ijazah tanpa mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, ijazah diperoleh melalui proses pembelajaran tetapi pembelajarannya tidak sesuai dengan pedoman.
“Misalnya untuk strata 1 syaratnya menyelesaikan 144 satuan kredit semester (SKS) dan paling cepat studinya 3,5 tahun. Kalau ada yang beban studinya di bawah 144 SKS, misalnya hanya 8 SKS dan dapat menyelesaikanya dalam satu tahun itu berarti sudah di luar ketentuan. Ijazahnya itu asli, tetapi palsu,” jelas Nasir.

Selain itu, bisa juga ijazah diterbikan perguruan tinggi yang telah mendapat izin tetapi program studi yang diambil oleh mahasiwa itu sebenarnya belum dapat izin. Ijazah diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang sama sekali belum mendapat izin. “Kalau yang ini, ijazahnya benar-benar palsu,” ujar Nasir. (arm)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top