Headline

Gara-gara RB, Anggota Dewan Adu Mulut

Pasar RB Lawata

Pasar RB Lawata

KENDARI – Suasana memanas dan adu mulut tidak terelakan antara angota dewan, saat pembahasan ‘pembongkaran’ pakaian bekas atau lebih dikenal dengan sebutan RB, di DPRD Kota Kendari, Selasa (4/8).

Hal itu terjadi karena tidak ketemunya titik kesepahaman antara Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari dan Konsorsium Mahasiswa Pergerakan Universitas Haluoleo yang melakukan aksi demonstrasi, mengenai larangan ‘pembongkaran’ pakaian bekas yang dilakukan di PT Pelindo yang sebelumnya dilakukan di Pelabuhan Nusantara atau Pelabuhan Rakyat.

Awalnya pertemuan berjalan lancar, dimulai dari Koordinator Lapangan KMPUH, Safaruni menilai anggota dewan khususnya Komisi III lamban dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Katanya, mereka telah ketiga kalinya mendatangi DPRD Kota Kendari guna mengetahui kelanjutan penyelesaian tuntutan mereka agar DPRD Kota Kendari memberikan sanksi yang tegas bagi PT Pelindo, Bea Cukai dan Sahbandar serta KP3.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari Ilham Hamra mengatakan, masalah retribusi di PT Pelindo bukanlah domain pemerintah kota melainkan otoritas provinsi dan pemerintah pusat. Itu diamini oleh Wakil Ketua St Nurhan Rachman, Sekretaris La Ode Azhar dan Anggota Komisi III

Masalah pembongkaran RB di PT Pelindo kemudian menjadi kompleks. Pasalnya menurut keterangan St Nurhan Rachman, dalam kunjungan kerja yang dilakukan komisi III minggu lalu, ditemukan penipuan dalam pembongkaran RB di PT Pelindo.

“Berdasarkan kunjungan kerja kami PT Pelindo hanya menyediakan tempat, dan ternyata berdasarkan Kunker kami ke PT Pelindo ada temuan bahwa RB dilabelisasi dengan pakaian jadi, bukan lagi pakaian bekas,” terangnya.

Berdasarkan hal tersebut La Ode Azhar mengatakan apapun alasannya yang berkaitan dengan bongkar muat pakaian bekas itu dilarang.

“Apapun alasannya berkaitan dengan bongkar muat pakaian bekas mau di pelabuhan rakyat atau PT Pelindo itu dilarang, tetapi tidak ada kewenangan pemkot untuk mengurusi pelabuhan pelindo. Meskipun demikian, kami akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perhubungan Laut,” tegas La Ode Azhar yang mengaku, hal itu dilandasi oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) Nomor 51 Tahun 2015 bahwa baju bekas dilarang diimpor.

Bukan hanya itu, dikatakan meskipun bukan domainnya, namun Komisi III tetap akan membantu menyelesaikan masalah tersebut, terbukti melalui ketuanya Komisi III mengagendakan atau menyimpulkan tigal hal yang akan segera dilaksankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Mendiskusikan dan mengkomunikasikan (Kunker) dengan pihak terkait dalam hal ini Syahbandar, Bea-Cukai, PT Pelindo, KP3 selanjutnya akan disampaikan kepada ke pimpinan bila ada temuan yang kemudian pimpinan akan mengeluarkan surat ke keamanan, dan menjadwalkan waktu pertemuan untuk berdiskusi dan mengundang pihak-pihak yang terkait termasuk KMPUH.

Namun, sayangnya agenda untuk melakukan pertemuan ulang dengan waktu yang tidak bisa ditetapkan membuat KMPUH meradang dan memotong perkataan Ketua Komisi III tak ayal adu mulut pun terjadi antara Sekretaris dan Korlap KMPUH yang menuntut agar waktunya ditetapkan dan mereka diikutkan dalam Kunker.

Adu mulut yang berlangsung kurang lebih selama lima menit tersebutpun, kembali reda dan Komisi III tetap dengan tiga kesimpulan yang akan dilakukan untuk menangani masalah pembongkaran RB di PT Pelindo. (p11/b/alp)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top