Buton Raya

Sikap BPKP Dipertanyakan, Terkait SPPD Fiktif di Pemda Butur

ilustrasi

ilustrasi

KENDARI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Pemerhati Korupsi Buton Utara (KPK-Butur) mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sultra, untuk mempertanyakan sikap dari salah satu lembaga pemeriksa keuangan daerah tersebut dalam melakukan audit surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tahun anggaran 2012-2014 di Kabupaten Buton Utara, yang melibatkan Pj bupati Ridwan Zakariah.

Ketua KPK-Butur, La Ode Harmawan, dalam rilisnya menyebutkan, semenjak kasus ini muncul ke permukaan pada 2/2 2015 lalu, pihak Tipikor Polda Sulawesi Tenggara telah meminta dan menunggu hasil audit dari BPKP perwakilan Sultra. Namun, diduga bahwa, pihak BPKP seakan lambat mengusut dan menyelesaikan audit kerugian negara itu.

“Kami meminta dan mendesak kepada BPKP Perwakilan Sultra, untuk segera menyelesaikan audit tersebut, dan juga mendesak kepada Polda Sultra agar Pj bupati Ridwan Zakaria, ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Untuk diketahui, kasus penyalahgunaan anggaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tahun anggaran 2012-2014, diduga melibatkan mantan pelaksana jabatan bupati Buton Utara, Ridwan Zakaria. (rs)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top