Headline

Tiga Pj Bupati Bakal Dilapor ke MenPAN-RB

44322709506-pns-jangan-ikut-ikutan-berp

RAHA- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Muna diminta untuk serius memproses dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh tiga Penjabat (Pj) Bupati di Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Salahuddin Loga, pemerhati Pilkada Muna, Selasa (4/8).

Tiga Pj Bupati tersebut, masing-masing adalah Pj Bupati Muna Barat (Mubar) LM Rajiun Tumada Ilaihi, Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) Abdul Mansur Amila, dan Pj Bupati Buton Selatan (Busel) La Ode Mustari terindikasi melakukan kegiatan politik praktis berdasarkan temuan Panwaslu Muna.

Tiga Pj Bupati ini ikut duduk diatas panggung kehormatan deklarasi salah satu pasangan bakal calon (balon) Bupati/Wabup Muna, tanggal 26 Juli lalu, bersama para petinggi partai politik.

“Saya minta agar pihak Panwaslu Muna menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebab keterlibatan PNS dalam aktifitas politik praktis sangat diharamkn atau tak diperbolehkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (2) bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik,” tandas Salahuddin.

Menurut dia, tiga Pj Bupati tersebut harus sadar dengan atribut yang melekat dipundaknya. Mereka berstatus PNS bukan politikus. Salahuddin menyarankan agar tiga Pj Bupati ini lebih fokus terhadap tugas pokoknya yang telah diamanahkan oleh UU.

“Pj memiliki fungsi dan tugas pokok menyiapkan struktur dan mekanisme organisasi perangkat daerah, menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagai daerah otonomi baru, memfasilitasi pembentukan DPRD, dan memfasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati defenitif. Itu tugas pokok mereka, bukan melakukan aktifitas politik praktis. Kalau mau berpolitik silahkan keluar dari ASN,” sindirnya.

Salahuddin yang juga mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Haluoleo ini menekankan, keterlibatan tiga Pj Bupati dalam deklarasi itu akan berpengaruh pada tugas-tugas pelayanan publik karena posisi mereka sebagai leader. Dengan demikian, bawahannya juga akan mengikuti gerakan dan arah politik sang bos, meskipun tanpa ada arahan secara lisan maupun tertulis.

“Jika tiga Pj ini terbukti melanggar undang-undang saya minta secepatnya Panwaslu segera merekomendasikan hasil pemeriksaan itu ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk di berikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan aturan kepegawaian yang ada. Supaya ada efek jera pada PNS/ASN yang lain,” sarannya.

Tiga Pj ini dianggap telah mengabaikan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 yang mengatur larangan bagi PNS untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Sebaiknya surat edaran ini diindahkan oleh semua PNS bahwa tugas PNS itu sebagai abdi masyarakat yang melakukan tugas-tugas pelayanan, bukan mengurus politik praktis pada hajatan Pemilukada Muna. Jika hal ini tak diindahkan, maka masyarakat yang butuh pelayanan semakin terlantar dan nafas demokrasi ternodai oleh adanya ASN yang tak menjaga netralitasnya pada Pilkada tanggal 9 Desember mendatang,” pungkasnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top