Buton Raya

Mustari Menolak Disebut Melanggar  

 

 

 

Pj Bupati Buton Selatan (Busel) La Ode Mustari saat memenuhi panggilan Panwaslu Muna, Rabu (5/8).

Pj Bupati Buton Selatan (Busel) La Ode Mustari saat memenuhi panggilan Panwaslu Muna, Rabu (5/8).

RAHA – Sikap Pj Bupati Buton Selatan (Busel) La Ode Mustari memenuhi undangan permintaan klarifikasi dari Panwaslu Muna patut diapresiasi dan dijadikan contoh bagi para abdi negara. Berbeda dengan Pj Bupati Muna Barat (Mubar) LM Rajiun Tumada Ilaihi dan Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) Abdul Mansur Amila memilih mangkir dari panggilan Panwaslu Muna, Rabu (5/8). Keduanya beralasan sibuk.

Mustari bersama ajudannya datang ke Panwaslu Muna, Rabu (5/8).

Pantauan wartawan, Mustari terlihat santai saat hadir di Panwaslu Muna dengan mengenakan celana jeans biru dan kemeja putih. Dia tiba di Sekretariat Panwaslu Muna sekitar pukul 09.00 WITA menggunakan mobil Inova berwarna putih.

Di Sekretariat Panwaslu Muna, Mustari diterima langsung anggota Panwaslu Muna, Rustam dan Al Abzal Naim. Setelah berbincang-bincang sekitar 30 menit, Mustari kemudian menuju ruang divisi penindakan Panwaslu Muna untuk dimintai klarifikasinya. Rustam, yang membidangi divisi penindakan pelanggaran pemilu Panwaslu Muna ini memeriksa Mustari secara tertutup selama sekitar 1 jam, hingga pukul 11.00 WITA.

Saat dikonfirmasi, Mustari menjelaskan, kehadirannya memenuhi undangan Panwaslu Muna merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap lembaga dan kerja Panwaslu Muna. “Sebagai warga negara dan sebagai PNS, saya bersedia memberi keterangan jika diperlukan, dan saya memutuskan untuk hadir secara fisik di Panwaslu Muna. Setiap saat saya bersedia, melalui telpon juga bisa, bahkan kalau Panwaslu masih membutuhkan informasi lain dari saya, saya bersedia memberikan keterangan lagi,” jawab Mustari.

Terkait kehadirannya diatas panggung deklarasi salah satu balon Bupati di Muna pada tanggal 26 Juli lalu, Mustari menjelaskan, kehadirannya waktu itu atas inisiatif sendiri karena mendengar informasi kedatangan Gubernur Sultra, Nur Alam di Muna.

“Saya kebetulan dalam perjalanan menuju Bau-bau kemudian ada informasi kehadiran Gubernur di Muna, makanya saya singgah di Raha untuk mendengarkan sosialisasi program dari Pak Gubernur, seperti jalan poros Wadaga-Lakapera,” terang Mustari.

“Siapapun anak buah gubernur ketika ada kegiatan menurut pemahaman kami adalah penyampaian sosialisasi program, kita akan hadir. Cuma waktunya saja bertepatan dengan deklarasi,” tambahnya lagi.

Mustari mengelak telah terindikasi melanggar UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut dia, perkara itu baru sebatas dugaan. Ia merasa tidak melakukan pelanggaran UU karena tidak memberi sesuatu dan mengajak masyarakat Muna memilih salah satu calon. Apalagi ia merasa tidak memiliki keluarga di Muna.

“Saya tidak memberi support atau dukungan terhadap salah satu bakal calon, apalagi memberi dukungan material. Kita serahkan kajian hukumnya ke Panwaslu Muna, dimana letak pelanggaran saya. Saya sebagai warga negara dan PNS, siap menerima hasil keputusannya nanti. Hal ini juga menjadi warning bagi kami sebagai PNS agar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Panwaslu Muna yang membidangi divisi penindakan pelanggaran Panwaslu Muna, Rustam sangat mengapresiasi kehadiran Pj Bupati Busel di Sekretariat Panwaslu Muna. “Kami sangat mengapresiasi Pj Bupati Busel yang sudah menghadiri undangan Panwaslu Muna. Tadi kami mememberikan sekitar 12 pertanyaan kepada Pj Bupati Busel, seputar kehadirannya diatas panggung deklarasi salah satu balon Bupati,” kata Rustam.

Dia menjelaskan, pihaknya mengejar keterangan dari beberapa pertanyaan yang diberikan kepada Pj Bupati Busel. “Menurut penjelasan Pj Bupati Busel, dia hadir ketika itu karena ada gubernur. Kemudian kami tanyakan, apakah pada deklarasi balon lain beliau (Pj Busel_red) juga akan hadir ? Jawabnya tidak, karena sudah masuk dalam tahapan kampanye. Pernyataan seperti ini yang akan kita kejar,” ujarnya.

Sejauh ini pihak Panwaslu Muna belum bisa menyimpulkan hasil klarifikasi Pj Bupati Busel ini. Namun, kata dia, pihaknya tetap mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Kuat dugaan kehadiran tiga Pj bupati tersebut dalam kegiatan deklarasi salah satu balon bertentangan dengan UU No 8 tahun 2015 tentang Pilkada (revisi) dan, UU No 1 tahun 2015, UU ASN dan PP 53/2010 tentang disiplin PNS. Dimana dalam UU No 1 tahun 2015 pasal 188 dan UU Pilkada No 8/2015 pasal 70 dan 71, sanksinya jelas, pidana maksimal 12 bulan dan denda Rp 6 juta. (sra/din)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top