Headline

Rajiun Minta Diklarifikasi di Rujab

LM Rajiun Tumada.

LM Rajiun Tumada.

 

RAHA – Tidak seperti Pj Bupati Buton Selatan (Busel), La Ode Mustari yang secara “jantan” memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Muna, Rabu (5/8), Pj Bupati Muna Barat (Mubar) LM Rajiun Tumada Ilaihi dan Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) Abdul Mansur Amila malah memilih mangkir dari panggilan Panwaslu Muna.

Dua Pj bupati itu kabarnya sedang sibuk menjalankan agenda pemerintahan di Buteng dan Mubar. “Hanya Pj Bupati Busel yang hadir, sementara dua Pj lainnya tidak hadir, karena mereka sedang sibuk,” kata anggota Panwaslu Muna yang membidangi divisi penindakan pelanggaran Pemilu, Rustam, Rabu (5/8).

Rustam mengatakan, Pj Bupati Buteng telah dikonfirmasi kehadirannya di Panwaslu Muna, hari ini, Kamis (6/8). “Kami sudah menelpon Pj Bupati Buteng, beliau akan hadir besok (hari ini_red),” tandasnya.

Berbeda dengan Mansur Amila, Pj Bupati Mubar LM Rajiun Tumada malah mengirim delegasinya ke Panwaslu Muna untuk mengkonfirmasi soal ketidakhadirannya memenuhi undangan Panwaslu Muna. Rajiun mengutus Asisten I Setda Mubar, La Kuanto dan Kepala Dinas Sosial, Ali Basa untuk mengantar surat undangan ke Panwaslu perihal keinginan Pj Bupati Mubar untuk diperiksa di Mubar.

“Beliau (Pj Bupati Mubar_red) tak bisa hadir karena sibuk, hari ini (kemarin_red) jadwalnya padat, tidak ada yang lowong. Mulai dari pagi menggelar rapat dengan para dewan guru terkait sertifikasi, kemudian menghadiri halal bil halal dengan masyarakat, mengukuhkan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan membuka kegiatan olahraga sepak bola,” kata Kuanto.

“Tidak mungkin Pj bupati membatalkan acara itu, jangan sampai masyarakat juga kecewa dengan ketidakhadirannya dalam acara itu. Jadi bukan karena alasan sakit,” tambahnya.

Sementara itu, Rustam, anggota Panwaslu Muna yang membidangi divisi penindakan pelanggaran Pemilu mengatakan, pihaknya telah menerima surat permintaan dari Pj Bupati Mubar untuk diperiksa di Mubar, tapi bukan di Rujab, melainkan di Kantor Bupati atau Kantor Camat terdekat.

“Memang dalam prosedur tetap Panwaslu, dibolehkan melakukan klarifikasi di tempat lain, selain sekretariat Panwaslu. Dengan catatan harus ada permintaan dari pihak yang akan diklarifikasi dan disepakati bersama. Kami tidak bisa melakukan klarifikasi di rujab, tapi akan melakukan klarifikasi di Kantor Bupati, yang kami anggap sebagai lokasi yang netral,” jelasnya.

Rencananya, anggota Panwaslu Muna akan meminta klarifikasi Pj Bupati Mubar, malam ini juga (tadi malam_red). “Kita akan lakukan klarifikasi malam ini juga, karena kita tidak bisa menunggu lagi,” bebernya. (sra/din)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top