Headline

Setelah Kadis, Bendahara Ikut Tersangka

korupsi21

 

 

KOLAKA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka terus memburu para penyalaguna uang negara dalam kasus dugaan korupsi yang melilit Dinas Kesehatan (Dinkes) Koltim. Setelah beberapa bulan lalu menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Koltim, HF (Heri Faisal) sebagai tersangka, kini Korps Adyaksa itu kembali mengungkap adanya tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) anggaran tahun 2014 itu.

Meski tidak disebutkan inisial maupun nama mereka, namun Kejaksaan Negeri Kolaka secara tegas mengatakan berdasarkan hasil pertemuan antara Kejaksaan, BPKP dan Dinkes pada jumat pekan lalu, Bendahara Dinkes Koltim kini ikut menyandang status tersangka.

Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Kolaka, Karimuddin di temui diruang kerjanya membenarkan penetapan tersangka baru dalam kasus ini yakni Bendahara Dinkes Koltim, JB (Inisial). Menurut Karimuddin penetapan tersebut dilakukan usai hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sultra, meski surat penetapan tersebut belum dikeluarkan secara resmi.

“Memang surat penetapannya belum dikeluarkan namun berdasarkan hasil rapat kami, Bendahara Dinkes Koltim sudah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Yang jelas surat penetapannya akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini,” terang Karimuddin yang juga Humas Kejari Kolaka, Senin (10/8).

Menyoal status Kadis Dinkes Koltim HF yang hingga kini belum dilakukan penahanan, mantan Kasi Intel Kejari di Jawa Timur ini mengaku, pihaknya saat ini masih mengumpulkan data dan keterangan tambahan yang bakal memperkuat penahanan tersangka.

“Hingga kini tersangka utama belum kita tahan sebab kita masih terus mengembangkan dan mengumpulkan data dan keterangan yang kuat. Kita tidak mau terburu-buru. Sebab yang kita takutkan jangan sampai masa penahanannya berakhir, sementara bukti yang kita perlukan belum tercukupi hingga membuat tersangka bisa dibebaskan,” tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, Jefferdian mengungkap, berdasarkan hasil audit BPKP, kasus ini telah merugikan negara sebesar Rp 700 juta. Dana tersebut digelapkan melalui proyek

pengadaan alat kesehatan, dana penelitian studi sanitasi, pemotongan honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan uang perjalan dinas yang dilakukan secara berulang-ulang. (rs)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top