Headline

Ali Mazi Terkaya, Rusda Mahmud Terkecil

KENDARI – Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra sudah menyerahkan laporan harta kekayaaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan tersebut, kandidat Gubernur Ali Mazi menjadi calon paling tajir di antara semua kompetitornya.

Sayangnya rincian kekayaan mantan Ketua Golkar Sultra ini tidak dipublikasi lembaga antirasuah. Dalam laman kpk.go.id, KPK cuma mencantumkan total kekayaan pasangan calon.

Harta Ali Mazi sendiri sebanyak Rp 22 miliar. Sementara pendampingnya Lukman Abunawas cuma punya harta sebesar Rp 3,5 miliar.

Kandidat lain seperti Asrun menjadi calon kedua yang punya kekayaan melimpah. Mantan Wali Kota Kendari dua periode ini punya harta sebanyak Rp 14 miliar. Adapun wakilnya, Hugua memiliki harta sebesar Rp 10 miliar.

Kekayaan Rusda Mahmud sendiri tidak sebanyak kedua bakal calon gubernur yang lain. Mantan Bupati Kolaka Utara ini hanya memiliki harta sebanyak Rp 5 miliar. Sementara calon wakilnya LM Sjafei Kahar menjadi kandidat yang paling sedikit hartanya. Mantan Bupati Buton dua periode ini cuma mengantongi harta sebanyak Rp 2,3 miliar.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah mengatakan, setelah kandidat menyerahkan laporan harta kekayaan ke KPK, KPU Sultra tinggal menerima tanda terima dari calon bahwa laporan tersebut sudah diserahkan KPK. Sejauh ini, katanya, KPU Sultra sudah menerima tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan.

Hanya saja, tanda terima tersebut masih harus diperbaiki. “Ada yang berikan dalam bentuk hasil pindai (scan) dan ada pula yang melaporkan hasil penyampaiannya lewat email,” jelasnya.

Karena itu, pada masa perbaikan pada 17 Januari 2018 , KPU Sultra akan menyampaikan kepada masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur agar menyampaikan tanda terima laporan yang resmi. “KPU Sultra juga akan berkunjung ke kantor KPK di Jakarta untuk memastikan langsung secara faktual bahwa para paslon telah menyampaikan laporan harta kekayaannya,” jelasnya.

Selain pasangan calon gubernur, pasangan calon kepala daerah di Kolaka, Konawe, dan Baubau sebagian sudah menyampaikan laporan harta kekayaan ke KPK.

Di Kolaka, semua calon sudah menyerahkannya. Sementara di Baubau dan Konawe, baru sebagian yang menyetor laporan harta kekayaan.

Hidayatullah mengingatkan, laporan harta kekayaan merupakan syarat bagi calon yang ingin berkompetisi dalam Pilkada. Kalau ada kandidat tidak menyerahkan laporan itu, ia akan dianggap tidak memenuni syarat. “ Kalau keadaan ini terjadi maka partai politik (Parpol) atau gabungan parpol pengusung pasangan calon bisa mengganti salah satu calon yang tidak memenuhi syarat tersebut,” pungkasnya. (r1/b/hum)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top