Buton Raya

Diduga Tilep DD, Kades Lasalimu Dipolisikan

Posyandu yang berukuran 6x6 meter menghabiskan anggaran sampai Rp 113 juta lebih berasal dari anggaran ADD tahun 2017.

PASARWAJO – Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton tahun anggaran 2015-2017 diduga keras bermasalah.

Berdasarkan laporan masyarakat, Kepala Desa diduga telah melakukan penyimpangan atas dana tgersebut.

Karena itu, puluhan warga Desa Lasalimu melaporkan kepala desanya M. Marthinus ke Polres Buton untuk ditindaklanjuti.

Anggaran yang diduga ditilep yakni anggaran pembangunan fisik dan non fisik, sebab penyalurannya tidak sesuai dengan yang dianggarkan.

Selain itu, kades juga dinilai tidak transparan kepada masyarakat dan pemuda terkait penggunaan anggaran ADD dan DD.

Edy Husen, warga Desa Lasalimu mengatakan anggaran ADD dan DD yang diduga diselewengkan Kades Lasalimu sudah dilaporkan secara resmi ke Polres Buton untuk diproses secara hukum.

“Atas dugaan ini kami sudah lapor secara resmi ke Polres, kami berharap Polisi segera mengusut tuntas penyalanggunaan ADD dan DD yang dilakukan Kepala Desa,” jelasnya, ditemui di Kecamatan Pasarwajo, Senin (29/1).

Sesuai data, Edy Husein membeberkan dugaan penyelewengan yang dilakukan Kades Lasalimu dimulai DD dan ADD tahun anggaran 2015 yakni dana bantuan kelompok tani Rp 60 juta yang berasal dari anggaran DD, dana pembuatan SITU, SIUP, TDP, dan akta notaris Bumdes sebesar Rp 10 juta, dana bantuan plafon kantor Desa Rp 6 juta, pengadaan kostum olahraga Rp 3 juta. “Anggaran ini tidak direalisasikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Kata dia, Masih kegiatan ADD dan DD tahun 2015, pembangunan jalan tani sepanjang 1.300 meter dengan anggaran sebesar Rp 200 juta.

“Jalan tersebut tidak layak karena jalan tersebut dibuat di hutan yang kemudian dibuat kebun pribadi kepala desa. Dari sisi asas manfaat, jalan tersebut hanya dinikmati oleh empat orang,” bebernya.

Kemudian, ia membeberkan dugaan penyimpangan pengelolaan DD dan ADD tahun 2016 yakni pembangunan jalan lingkungan sepanjang 2 ribu meter dengan anggaran Rp 307 juta lebih, pembangunan talud pantai 110 meter dengan alokasi anggaran Rp 129 juta lebih, pembangunan jalan usaha tani di Lapelamba sepanjang 1.300 meter sebesar Rp 207 juta lebih, dan pembangunan insentif pemuda Rp 10 juta. “Anggaran ini tidak layak, tidak sesuai antara kegiatan fisik dengan realisasi anggaran,” katanya.

Selain itu, jelas dia, ada kegiatan pembangunan Deuker Rp 21 juta lebih yang berasal dari DD, diduga ada indikasi mark-up. Sambung dia, anehnya lagi kepala desa Lasalimu menolak kegiatan sertifikasi pekerjaan tahun 2016, sesuai usulan pendamping Desa dan tenaga ahli infrastruktur Lasalimu Selatan.

Sementara itu, Suhardin, warga Desa Lasalimu memaparkan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 secara administratif tidak sah, karena tidak sesuai antara APBDes yang telah disepakati dengan realisasinya. Ia menyebutkan kegiatan yang terindikasi mark-up yakni, mulai dari pengadaan pipa PVC 3 yang seharusnya menggunakan pipa berukuran 6 meter, namun yang dibeli 4 meter sehingga, dianggap tidak layak untuk digunakan pada instalasi air bersih. “Padahal anggarannya pembangunannya mencapai Rp 127 juta lebih,” katanya.

Ia juga menambahkan kegiatan lainnya yang terindikasi mark-up yakni, pembangunan posyandu berukuran 6X6 meter dengan anggaran Rp 113.000.000, mobilisasi dan penggunaan alat berat sebesar Rp 27.000.000, bak penangkap berukuran 3X6 meter sebesar Rp 54.886.650, dua bak penampung berukuran 4X4X2,5 meter yang masing-masing anggarannya sebesar Rp 93.568.950 dan Rp 91.578.500, serta rumah genset berukuran 3X4 meter yang menggunakan anggaran Rp 42.293.900.

“Misalnya pembangunan posyandu yang berukuran 6×6 meter menghabiskan anggaran sampai 113 juta lebih, sama halnya dengan pembangunan fisik lainnya. Ini sangat kita sayangkan sekali, tidak bisa kita biarkan lagi sudah cukup waktu untuk kita bersabar,” ucapnya.

Begitu pula dengan, biaya harian orang kerja (HOK) pada pembangunan bak penangkap sebesar 13.707.500 rupiah, rumah genset 13.885.000 dan dua bak penampung yaitu 18.160.000 rupiah juga diduga ada permainan yang dilakukan Kepala Desa Lasalimu.

Mirisnya lagi, kata dia, keberadaan PPHP tidak pernah jelas, sementara di APBDes telah dianggarkan honorariumnya untuk setiap tahunnya, belum lagi blok Grant 2015 dan 2016 ada yang tidak diterimakan. “Kepala Desa juga tidak pernah memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pemerintahan Desa terutama terkait penyelenggaraan APBDes tahun 2015, 2016, dan 2017,” tuturnya. (p2/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top