Pilkada

Hanura Kubu Daryatmo Protes KPU Kendari

Pengurus Hanura Kendari kubu Muhammad Yahya saat mendatangi KPU Kendari, Senin (29/1).

KENDARI – Dualisme kepengurusan di DPP Hanura berimbas ke daerah. Saat ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kendari kubu Daryatmo , Muhammad Yahya mempertanyakan proses pergantian kepengurusan Hanura Kendari dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

Yahya menegaskan pada 26 Januari lalu nama mereka masih tertera dalam Sipol KPU. Namun saat ini, mereka sudah terganti. Di data Sipol KPU, Hanura Kendari dipimpin Johny J David dan Sudaryono Rivai sebagai sekretaris. Meski posisi puncak diganti, namun anggota partai masih tetap.

Yahya memaklumi kalau partainya sedang diterpa dualisme. Bahkan, KPU Kendari berencana melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan kubu sebelah yang saat ini dipimpin Johny J David.

Menurutnya, manakala KPU Kendari ingin memverifikasi kepengurusan kubu sebelah maka dokumen kepengurusan yang sudah pernah diserahkan pada saat pendaftaran sebelumnya bisa dikembalikan kepada mereka.

“Kami yang susun dokumen itu. Jadi, kalau memang mau verifikasi faktual kepengurusan kubu sebelah, kembalikan dulu kami punya dokumen yang sudah diserahkan sebelumnya,” katanya di KPU Kendari, Senin (29/1).

Ketua PAC Hanura Kendari, Abdul Wahid meminta supaya KPU membatalkan kepengurusan yang tertera dalam Sipol KPU. Harusnya, KPU tidak langsung menerima begitu saja kepengurusan baru tersebut.

“Harus jelaskan juga alasannya. Kita ini, tidak ada angin tidak ada hujan tiba tiba terjadi pergantian seperti ini,” kesalnya.

Ketua PAC Hanura Puuwatu, Mustari menjelaskan, manakala KPU Kendari mengakomodasi kubu Johny untuk diverifikasi, pihaknya meminta supaya kepengurusan Hanura di 11 kecamatan se-Kota Kendari segera dicabut.

“Kami siap keluar dari Hanura. Dan kami minta kepada pengurus kubu sebelah untuk jangan mencaplok kami,” jelasnya.

Saat menyampaikan protes, pengurus Hanura kubu Daryatmo diterima komisioner KPU Kendari. Ketua KPU Kendari Ade Suerani membenarkan adanya pergantian kepengurusan di Sipol KPU. KPU katanya hanya menerima data tersebut dari KPU RI.

“Kami ini satu komando. Apa yang diperintahkan KPU RI akan kami laksanakan. Karena pengendali pemilu itu adalah KPU RI. Kami hanya menjalankan perintah,” jelasnya.

Pihaknya membenarkan akan melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan yang sudah tercantum dalam Sipol KPU.

“Kami di sini tidak punya kapasitas untuk menilai mana kepengurusan Hanura yang sah. Kami hanya menerima apa yang sudah ada dalam Sipol. KPU RI juga menerima kepengurusan sesuai dengan yang disahkan Kemenkumham. Apa yang diperintahkan KPU RI, tentu harus kami jalankan,” ungkapnya.

Mengenai dokumen yang sudah diserahkan, katanya, tidak bisa ditarik kembali. Menurutnya dokumen tersebut tidak boleh lagi diberikan kepada siapapun. “Karena dokumen itu adalah milik KPU dan sudah diserahkan oleh Hanura,” pungkasnya. (r1/b/ian)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top