Konawe Raya

Arsalim: Jika Terjadi Pemalsuan Dokumen, Calon Harus Digugurkan

Arsalim menghadiri kegiatan sosialisasi pembekalan panitia pilkades

ANDOOLO – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengadakan sosialisasi pembekalan kepada panitia pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, bertempat di aula rapat BPMD Konsel, Selasa (30/1).

Pilkades serentak pada tahun 2018 akan jatuh pada tanggal 1 April yang di ikuti 125 Desa se-Konsel, dan dalam sambutannya, Wabup Konsel DR H Arsalim Arifin, SE M.Si menyampaikan bahwa seyogyanya Panitia Pilkades dalam menjalankan tupoksinya sesuai Perda No 3 Tahun 2018 terkait Pilkades.

“Pemilihan Kades mirip dengan Pilgub atau Pilbup, dimana pemilihan tersebut kadang terjadi gesekan karena perbedaan pilihan. Bila diatas 1.000 pemilih maka panitianya adalah 11 orang, akan tetapi bila dibawah 1.000 maka panitianya cukup 9 orang saja,” jelas Arsalim.

Kata dia, panitia Pilkades harus independent, memiliki sikap tegas dan terpercaya serta tidak mendukung salah satu calon. Jika terdapat tidak terpenuhinya syarat administrasi atau pemalsuan dokumen agar calon tersebut di gugurkan. Lanjutnya, sehingga permasalahan tidak berlarut-larut yang berdampak terganggunya proses tahapan Pilkades.

Lebih lanjut, mantan Kepala Bappeda Konsel ini mengatakan agar sekiranya Panitia Pilkades mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat, tepat dan tuntas di level Panitia saja, tanpa mendorong permasalahan Pilkades ke level atas lagi, dalam hal ini Bupati, Wabup ataupun Sekda.

“Panitia Pilkades sangat penting perannya, jika di anggap tidak lolos verifikasi, ya katakan tidak lolos yang tentunya bisa dipertanggung jawabkan, jangan lagi di arahkan ke kami seperti kasus kemaren terkait ijazah palsu maupun hal lainnya, harus berani menolak, jangan mau di intervensi” tegas Arsalim.

Arsalim menginginkan calon Kades beragama Islam bisa baca tulis Al-Qur’an sesuai Perda No 9 Tahun 2016 yang telah di tetapkan bersama, dan kedepannya bukan hanya Desa tapi para pejabat Eselon musti memenuhi syarat tersebut untuk menduduki suatu jabatan. Dan ketika terjadi sengketa Pilkades maka Bagian Hukum Setda Konsel akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut mewakili Pemkab.

“Jadi untuk menghindari kesalahan dan gesekan di kemudian hari, dan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, maka saya berharap panitia pemilihan mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh, agar penyelenggaraan pilkades nantinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” timpalnya.

Sebagai penutup, Arsalim menghimbau kepada seluruh panitia dan masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pemilihan Kepala Desa. dan jika tidak ada aral usai penetapan pemenang maka akan kita lakukan pelantikan pada bulan mei untuk tahap pertama, dan Bulan November untuk tahap duanya. (ram/ian)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top