Metropolis

Dewan Sesalkan Ada Pungli di Sekolah

Kendari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra turut menyesalkan adanya praktik dugaan pungutan liar di sekolah.

Belum lama ini, Ombudsman Perwakilan Sultra mendapat laporan adanya dugaan pungli di SMPN 10 Kendari.

Menurut anggota Komisi I DPRD Sultra Tumaruddin, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh anak bangsa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

“Pada dasarnya tidak boleh ada anak tidak sekolah karena sekarang kita didukung dengan anggaran besar,” katanya.

Dengan adanya anggaran besar berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kata dia, praktik pungli sejatinya sudah tidak ada.

“Ada dana BOS, tidak boleh lagi ada setoran untuk kepentingan pendidikan karena semua sudah dianggarkan melalui APBD, APBN, DAK dan DAU,” katanya.

Untuk itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sangat menyayangkan masih adanya oknum yang lakukan pungli.

“Jadi kita berharap, itu tidak terjadi lagi. Kalau ada bukti, maka laporkan ke penegak hukum karena mencoreng dunia pendidikan,” katanya.

Menurutnya, sekolah mengajarkan terkait dengan kepirbadian, psikomotorik dan afektif kepada siswa. Dengan adanya praktik pungli itu, bisa memberikan dampak buruk kepada peserta didik.

“Harusnya prilaku juga dicontohkan oleh setiap sekolah. Harapan kita, kalau ada seperti itu, maka laporkan untuk diproses hukum. Tanggung jawab kita selamatkan generasi muda untuk sekolah. Pemerintah tidak ada alasan lagi anak tidak sekolah,” pungkasnya. (m4/b/put)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top