Headline

DPRD Dorong Pembatalan Perda Perubahan Nama Desa

Aksi unjuk rasa masyarakat Desa Lahontohe dan Desa Matano Oe di gedung DPRD Muna, Selasa (30/1).

RAHA – Perubahan beberapa nama desa di Kabupaten Muna sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna No. 12 tahun 2014 tentang penyesuaian nama desa dan kelurahan dalam pemerintahan Kabupaten Muna, rupanya menuai polemik di tengah-tengah masyarakat.

Perubahan nama desa ini malah ditolak mentah-mentah oleh masyarakat yang nama desanya mengalami perubahan, karena dianggap tidak sesuai dengan sejarah, tata letak, dan nilai filosofis yang ada di desa tersebut.

Selasa (30/1) ratusan warga masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Desa Lahontohe (PMDL), menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Muna. Mereka menyatakan sikap, menolak perubahan nama desa Lahontohe menjadi Desa Lamorende serta perubahan nama Desa Matano Oe menjadi Desa Laano Sandana. Massa aksi juga menuntut agar nama desa mereka dikembalikan ke nama awal.

Salah seorang warga Desa Lahontohe yang kini menjadi Desa Lamorende mengatakan, perubahan nama desa ini tidak memberi manfaat positif bagi masyarakat, malah merugikan masyarakat. “Warga harus bolak balik Tongkuno-Raha untuk mengubah identitas kependudukan, mulai dari kartu keluarga, KTP dan lain-lain. Apakah tidak dipikirkan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat dengan perubahan nama desa ini ?,” katanya.

Perubahan nama desa juga telah menimbulkan kekacauan administrasi serta menyulitkan masyarakat dalam berurusan, baik utusan pendidikan, kependudukan maupun urusan kesehatan dalam hal ini pelayanan di BPJS. “Masyarakat tak bisa dilayani di BPJS hanya karena persoalan perubahan nama desa dalam KTP,” protesnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh La Ode Bulangkamuni bahwa perubahan nama desa harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan mendapat persetujuan dan usulan dari masyarakat, sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. “Tetapi perubahan nama desa ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah saat itu (tahun 2014_red). Kalau mengacu pada aturan, perubahan nama desa ini harus ada usulan dari masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat yang mana yang telah mengusulkan perubahan nama desa ini? Kami juga ingin tahu,” ujarnya.

Menjawab aspirasi dari massa aksi, anggota DPRD Muna, Sukri menegaskan bahwa perubahan nama desa tak boleh dilakukan tanpa usulan masyarakat. Oleh karena itu kata dia, menjadi tugas anggota dewan untuk mengembalikan nama desa tersebut ke nama desa awal. “Jangan ragukan upaya kami. Persoan ini akan kami bicarakan dengan pak wakil (wakil Bupati Muna,red),” kata Sukri.

Juga ditambahkan oleh La Ode Naftahu, anggota Komisi III DPRD Muna bahwa perubahan nama desa ini rata-rata menuai polemik di masyarakat, bukan hanya di Matano Oe dan Lahontohe. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini akan mendorong agar Perda No 12 tahun 2014 tersebut ditinjau kembali.

“Perda ini harus ditinjau kembali, apakah meresahkan masyarakat atau tidak. Kalau meresahkan maka Perda tersebut harus dicabut dan nama desa yang lama dikembalikan semula,” kata Naftahu.

Juga ditegaskan oleh Ketua Komisi III DLRD Muan, Awaluddin, SP bahwa pihaknya akan segera mengundang instansi terkait dalam hal ini Dinas PMD, dannpemerintah daerah untuk membahas persoalan ini. “Kami akan segera menggelar rapat teknis dengan instansi terkait. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menindaklanjuyi aspirasi ini. Keresahan ini tak hanya dirasakan oleh masyarakat di dua desa inj tapi kami juga menerima aspirasi yang sama dari desa-desa lainnya,” pungkas politisi Partai Amanat Nasional ini. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top