Pilkada

KPU Pilih Opsi Evaluasi

Muhammad Taufan

LAWORO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna Barat memilih opsi evaluasi daripada membuka perekrutan terbuka bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas pada Pemilihan Legislatif 2019 mendatang.

Komisioner KPU Mubar, Muhammad Taufan, Rabu (31/1) menjelaskan anggota PPK dan PPS yang saat ini bekerja pada tahapan pemilihan gubernur akan dievaluasi untuk menentukan siapa yang akan dipilih menjadi PPK dan PPS di Pilcaleg.

“Ini hasil rapat koordinasi (rakor) di Swiss-Belhotel Kendari. Saat rakor itu, kita sepakati rekrutmen PPK dan PPS ada dua pilihan yaitu dengan rekrutmen terbuka atau evaluasi. Muna Barat cenderung pilih evaluasi. Ini juga kita sudah pleno di KPU untuk memperkuat keputusan,” jelas Taufan.

Menurut Taufan, pilihan untuk dilakukan evaluasi terhadap anggota PPK dan PPS tidak hanya dilakukan di Muna Barat, tetapi semua KPU kabupaten dan kota di Sultra juga dilakukan karena mengingat tahapan Pilgub maupun Pilcaleg sama-sama sedang berjalan. Agar KPU bisa berkonsentrasi dalam bekerja katanya, pilihan evaluasi dalam penentuan PPK dan PPS menjadi langkah paling tepat.

“Pertama, kita memilih evaluasi karena tahapan Pilgub dan Pilcaleg berjalan bersamaan, agar tidak mengganggu kosentrasi penyenggara dalam bekerja, kita memilih evaluasi. Kedua mereka yang saat ini menjadi PPK dan PPS untuk Pilgub 90 persen adalah PPK dan PPS pada saat Pilkada kemarin, mereka telah terbukti dan sukses menjalankan tugas,” katanya.

Hanya saja, ada perbedaan jumlah anggota PPK pada Pilcaleg nanti. Sebelumnya 5 orang, maka pada Pilcaleg berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tetang Pemilu, anggota PPK dibatasi hanya 3 orang, sementara PPS tetap 3 orang.

“PPK ini yang repot karena kemarin saat rekrutmen untuk Pilgub masih 5 orang tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7, sisa 3 orang dan itu yang akan dievaluasi. Mereka nanti akan mengevaluasi sesama mereka anggota PPK dan akan didampingi oleh Komisioner KPU tetapi tetap diputuskan secara bersama oleh komisioner KPU, “ujarnya.

Begitu juga dengan anggota PPS kata dia meski tetap tiga orang namun mereka juga akan dievaluasi, jangan sampai selama menjadi anggota PPS ada yang tidak aktif bekerja atau sudah tidak memenuhi syarat.

“PPS juga tetap dievaluasi jika ada yabg selama ini tidak aktif atau sudah tidak memenuhi syarat maka kita akan ganti, “tegasnya.

Lebih lanjut kata dia untuk melakukan evaluasi tersebut pihaknya masih akan menunggu juknis dari KPU RI yang jelas untuk pelantikan anggota PPK dan PPS untuk Pilcaleg pada tanggal 8 Maret sudah akan dilantik.

“Untuk pelaksanaan evaluasi kita menu ggu dulu juknis tetapi saya yakin kita tidak akan terlambat untuk itu, “pungkasnya. (p1/b/ian)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top