Buton Raya

PPDP Laporkan Sejumlah Masalah ke KPU

PASARWAJO,- Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) di tujuh Kecamatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sultra sudah melaksanakan tugas selama 10 hari untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih menjelang pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra 2018.

Sejak dicanangkannya gerakan coklit, kegiatan pencoklitan terus dimonitoring oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Bahkan setiap malam Anggota PPDP dan PPS kumpul bersama untuk melaporkan hasil kerja mereka setiap hari. Kemudian tiap 10 hari kegiatan, hasilnya disampaikan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi progresnya kita pantau terus mereka punya kegiatan atau pekerjaan,” jelas Alimuddin Sikuru, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton, ditemui di ruang kerjanya.

Dikatakannya, berdasarkan laporan yang masuk ke KPUD Buton ada sejumlah permasalahan yang sering ditemukan oleh PPDP saat menjalankan tugas dilapangan diantaranya pemilih yang belum memiliki e-KTP. “Ini permasalahan yang banyak ditemukan,” katanya.

Masalah kemudian lanjut dia, yakni terdaftar sebagai pemilih, namun namanya terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya, kata dia, kedua orang tuanya memilih di TPS 5, akan tetapi anaknya memilih di TPS 1. “Hari ini petugas kami (PPDP) mulai memetakan pemilih dengan TPS terdekatnya,” lanjutnya.

Selanjutnya, sebut dia, wajib pilih tidak ditemukan tapi ada nama dalam data A-KWK. “Karena namanya masyarakat tetap terdaftar sebagai pemilih setempat, hari H (hari pemilihan) dia bisa memilih kecuali dia pindah memilih dan pada H-3 dia harus mengajukan pindah memilih dari TPS asal ke TPS dia tinggal,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi kejadian yang sama, Alimuddin Sikuru mengingatkan anggota PPDP agar menjalankan tugas dengan teliti, tidak sekedar menempel stiker. “Pastikan formulir A-KWK terisi setelah itu disalin dalam model A2 – KWK. Sebelum tulis A1 jangan tulis A2 dulu karena itu sebagai tanda bukti kalau sudah dicoklit. Intinya harus diteliti apakah data dalam A-KWK sudah sesuai data atau gimana,” imbuhnya.

Pada umumnya, kata dia, anggota PPDP hanya mencocokkan data yang diperoleh dari KPU dengan data kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) pemilih. “Jadi data kami yang dirubah disesuaikan dengan data KK dan KTP pemilih yang bersangkutan,” katanya.

Ia juga memaparkan capaian pekerjaan berdasarkan laporan yang diterima oleh KPUD Buton sudah mencapai rata-rata diatas 50 persen, bahkan ada desa yang sudah menyelesaikan tugasnya mencapai 90 persen.

Ia menambahkan kinerja anggota PPDP terus dievaluasi karena KPUD Buton berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilgub 2018 nanti. Sala satu langkah yang dilakukan yakni mendekatkan tempat tinggal wajib pilih dengan tempat pemungutan suara (TPS). (p2/b/hum)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top