Metropolis

1.136 Pegawai Non ASN Pemkot Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Penandanganan MoU antara Pemerintah Kota Kendari dan BPJS Ketenagakerjaan terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai Non ASN.

KENDARI – Sekira 1.136 pegawai Pemerintah Kota Kendari Non Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima kartu peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Kendari dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di ruang Pola, Senin (5/2).

Saat membawakan sambutan, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kota Kendari (Sekot), Indra Muhammad sangat mengapresiasi dan menghargai setinggi-tingginya langkah yang telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial khususnya kepada pegawai non ASN yang ada di lingkup Kota Kendari.

“Ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang pegawainya menerima kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seperti, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) sebanyak 501 orang, Dinas Kebakaran sebanyak 217 orang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak 353 orang dan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam sebanyak 10 orang,” ungkap Indra .

Kata Indra, pemberian jaminan sosial bagi pegawai non ASN merupakan hal penting untuk diperhatikan. Pasalnya, semua pekerjaan selalu ada resiko yang dihadapi, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pegawai perlu mendapatkan kartu peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Ini salah satu iktikad baik dari Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra untuk bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pak Walikota melihat resiko-resiko tugas yang kerjakan para pegawai non ASN sangat berat, sehingga perlu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Semoga saja kedepan ini bisa lmeluas lagi kepada pegawai-pegawai non ASN lainnya yang ada di pemkot kendari,” ujar pria yang baru saja ditunjuk sebagai Plh Sekot pada 1 Februari lalu.

Sementara itu ditempat yang sama, kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra, La Uno menuturkan, resiko sosial ekonomi yang cenderung disebabkan karena kehilangnya pekerjaan berdampak pada kemiskinan bisa diantisipasi dengan sistem proteksi yang diberikan kepada setiap orang melalui jaminan sosial. Olehnya itu, jaminan sosial merupakan salah satu pilar kesejahteraan bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan, jaminan sosial merupakan kebutuhan bagi setiap warga negara. BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk badan publik yang ditunjuk oleh negara sebagai penyelenggara jaminan sosial nasional dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat pekerja Indonesia.

“Di Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial ada dua yaitu BPJS Kesehatan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan (Askes) dan BPJS Ketenagakerjaan transformasi dari PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Persero. Untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri menyelenggarakan empat program, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan terakhir jaminan pensiun,” ungkapnya.

Dirinya berharap kedepan, semua pegawai non ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kota Kendari bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang sama.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas perhatian Walikota Kendari dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pegawai non ASN di beberapa OPD lingkup pemda kota Kendari yang mempunyai pekerjaan beresiko tinggi. Selain itu, semoga saja kedepan semua pegawai non ASN bisa mendapatkan jaminan sosial,” tutupnya. (p11/p9)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top