Rakyat Sultra Online

Headline

Pemerintah Perlu Tetapkan UU Perlindungan Guru

Abdul Halim Momo

KENDARI – Pemukulan guru honorer (Ahmad Budi Cahyono) oleh siswa yang kembali terjadi di Indonesia, tepatnya di SMAN 1 Torjun Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur jadi sorotan dan banyak mendapatkan kecaman dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) maupun dari pihak lain.

Kasus tersebut mendapat kecaman dari berbgai pihak termasuk Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo. PGRI Sultra sendiri menilai kejadian ini adalah suatu masalah besar, dimana di satu sisi para peserta didik di Indonesia dilindungi undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sementara guru hanya dilindungi dengan Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan guru.

Sehingga, menurutnya, sangat tidak seimbang.

“Semestinya, pemerintah lebih serius terkait usulan kami (PGRI) ketika terjadi pemukulan guru oleh siswa yang terjadi di SMAN 1 Kendari. Bahwa perlindungan guru tidak hanya jadi peraturan menteri tetapi bagaimana hal itu menjadi undang – undang perlindungan guru,” tegasnya.

Dirinya pun menyarankan, agar undang – undang perlindungan anak perlu ditinjau kembali, karena melihat undang – undang tersebut rupanya dapat melahirkan adanya indikasi menjadikan seorang anak sebagai anak durhaka.

“Jadi, kita harapkan melalui kejadian ini dapat memberi pelajaran bagi kita semua agar tidak terulang lagi, perlu dingat juga bahwa tidak semua anak melakukan demikian ada pula yang santun pada orang tua dan guru,” tuturnya.

Abdul Halim Momo, juga menghimbau, kepada orang tua untuk senantiasa mendidik anaknya setiap saat memberikan pengayaan, nasihat, bimbingan, dan arahan. Bahwa bagaimana pun, guru adalah orang tua adalah yang membimbing dibidang akademik hinga siswa siap menjadi pewaris negeri ini.

“Adapun melihat dari sistem pendidikan di Indonesia tidak ada yang salah, karena telah jelas tertuang di UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan melahirkan anak – anak bangsa yang memiliki keimanan, ketakwaan, akhklak, dan segalanya yang syarat akan makna. Tetapi melihat realistas, kita tidak tahu apa terjadi di Indonesia sehingga terjadi kejadian memalukan seperti ini,” papar dia.

Hal senada diungkapkan, Ketua Komisi III DPRD Kendari Sitti Nurhan Rachman, menuturkan, pihaknya sangat menyayangkan adanya kejadian tersebut. Seharusnya tindakan itu tidak terjadi, mengingat bahwa guru adalah orang tua disekolah khususnya dalam akademik.

“Sudah seharusnya guru dihormati dan dihargai bukannya mendapat tindakan kekerasan seperti demikian. Kasian mereka para guru, sudah dengan susah payah mengajarkan murid – muridnya hingga menjadi pandai dan berguna untuk negara,” jelas dia.

Untuk itu, dirinya menghimbau, kepada SKPD tekhnis supaya lebih melakukan pengawasan dilapangan. Karena dari DPRD Kendari sendiri tugas pokok dan fungsinya ialah mengawasi kebijakan. Sedangkan SKPD mengawasi secara tekhnis, diantaranya pemukulan guru oleh siswa.

“Jadi, kejadian seperti itu. SKPD dulu yang menangani kemudian jika belum dapat solusi baru diadakan hearing atau dengar pendapat. Diharapkan kejadian seperti demikian tidak lagi terjadi terutama di Kota Kendari,” katanya.(m2/p11)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Rakyat Sultra dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.
rakyatsultra apk




©2016 Rakyat Sultra by Fajar.co.id

To Top