Headline

Geliat Ekonomi Petani Kolaka Peroleh Sertifikat Tanah dari Program RTOL

Masyarakat Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka, akhirnya bisa bernapas lega, setelah sertifikat tanah yang cukup lama dinantikan, kini telah dimilikinya.

Pasalnya, masyarakat yang sudah menempati lahan puluhan tahun, tak diberi kepastian hukum atau sertifikat tanah.

Namun, lewat Reformasi Agraria yang dicanangkan presiden Jokowi dengan program Redistribusi Tanah Obyek Landerform (TOL). Kini, ratusan masyarakat Kolaka, kini sudah memegang sertifikat.

Akbal Toli anggota kelompok tani Kakao Sejahtera, yang sudah bermukim sejak tahun 1970, baru saja menerima sertifikat tanah pada tahun 2017 lalu.

Akbal dan rekan-rekannya yang berjumlah 500 orang, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya, saat ditanya terkait sertifikat tanah yang kini telah dimilikinya.

Ditemui Rakyat Sultra, Jumat (6/4), Akbar kemudian menceritakan bagaimana dirinya yang sudah lama mengolah tanah dan menjadi sumber penghidupannya bersama keluarganya, akhirnya memperoleh legaslitas hak milik diatas tanah yang dikelolanya, berupa sertifikat yang diterimnya secara gratis dari program Redistribusi Tanah Obyek Landerform (TOL), yang dicanangkan presiden Jokowi.

Perlahan tapi pasti, sejak ratusan masyarakat memegang sertifikat tanah, kini perkembangan ekonomi masyarakat Lalombaa dan sekitarnya meningkat drastis.

Buktinya kata Akbal, sebelum memegang sertifikat, petani kakao khususnya di Lalombaa hanya mampu memroduksi kakao dalam jumlah sedikit. Akan tetapi, setelah pemerintahan Jokowi mengeluarkan program Redistribusi TOL, kini masyarakat langsung punya akses dengan pihak Bank, untuk mengajukan pinjaman guna membiayai lahan pertanian yang diolah.

“Alhamdulillah, saat ini kami sudah bisa mengajukan agunan ke Bank, untuk membiayai lahan pertanian yang kami olah,”paparnya.

Hitung-hitung kata Akbal, dulu penghasilan petani kakao hanya RP 20 Juta per tahunnya, setelah memperoleh sertifikat, dan petani diberikan akses ke Bank, saat ini penghasilan petani kakao meningkat tajam hingga Rp 60 juta per tahun.

Akbar juga mengurai, kepercayaan perbankan kepada para petani juga lahir setelah adanya sertifikat tanah yang kini dimiliki para petani.

“Setelah kami punya sertifikat, perbankan kemudian percaya, ditambah lagi setelah mereka melihat lokasi areal pertanian kami. Karena itu, pemerintah tidak tanggung-tanggu memberikan bantuan permodalan,” ujarnya.

Disebutkannya, dana yang diberikan perbankan sangat dibutuhkan, untuk menambah produktivitas pertanian berupa pembelian bibit dan pupuk, serta berbagai kebutuhan pertanian lainnya.

“Jadi kami sangat bersyukur, sertifikat ini sangat membantu kami. Kalau petani, kalau ada sertifikat itu sudah menjadi modal utama kami, karena kegunaannya sangat membantu kami,” lanjutnya.

Sehingga ditegaskannya, jika ada lagi program pemerintah tentang sertifikat tanah, pihaknya sangat mendukung.

Dengan peningkatan ekonomi ini, dirinya juga tidak lagi kesulitan membiayai pendidikan anak-anaknya bersekolah hingga ke perguruan tinggi.

Sedangkan perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kakao Sejahtera di desa tersebut, mengungkapkan, petani kakao yang memperoleh sertifikat tanah dari program pemerintah, diperoleh melalui Gapoktan dengan mengusulkan ke BPN untuk mendapatkan sertifikat.

“Jadi permohonan kami telah disertifikatkan sebanyak 300 kampiling kemarin, dan sertifikat yang telah diperoleh itu telah dimanfaatkan sebagian kelompok tani. Jumlah 300 kapling tanah yang disertifikat terdiri dari 300 orang petani dari 10 kelompok tani. Dimana sudah diukur ada 300 kampiling,” ujarnya.

Ditambahkannya, dulu harga jual tanah sangat murah sebelum memiliki sertifikat. Sekarang harga jual tanah dalam satu hektare mencapai Rp 300 juta, sedangkan dulu tanah satu hektare sudah bisa dibeli mulai harga Rp 500 ribu-2 juta.

Ditempat yang sama, Kepala Cabang BRI Kabupaten Kolaka Syahrial menuturkan, BRI selama ini telah menjadi mitra bagi masyarakat Kolaka, terlebih kepada para petani kakao.

Kata dia, hingga saat ini BRI Kolaka sudah menggelontorkan dana pembiayaan petani kakao sekira Rp 2 miliar. Apalagi dengan adanya kepemilikan sertifikat tanah yang kini dimiliki para petani kakao.

“Jadi masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikat tanah, sebaiknya memanfaatkan untuk bersinergi dengan BRI. Kami dari BRI jelas akan mempermudah proses pengurusan nya,” ungkapnya.

Bahkan ujar Syahrial, petani yang sudah memegang sertifikat dari program Redistribusi TOL presiden Jokowi, Pihaknya memberikan kemudahan pelayanan. Dengan mempercepat pencairan dana pinjaman.

Yakni kadang hanya satu hari, setelah berkas dimasukkan, petani sudah bisa menerima dana pinjaman, sedangkan paling lama sekitar tiga hari.

Pihaknya mencatat terjadi peningkatan dalam pengajuan pinjaman perbangkan dari petani, melalui jaminan sertifikat tanah. Dimana total dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dicairkan BRI Kolaka tahun lalu mencapai Rp 200 miliar.

“Jadi jumlah ini cukup besar, makanya dengan angka ini, tahun ini pihaknya akan lebih meningkatan kemudahan pelayanan,” ujarnya

Untuk petani yang mengajukan pinjaman umumnya melalui jalur Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Usaha Mikro.

Oleh karena itu, dirinya berharap bagi para petani yaang membutuhkan tambahan biaya, bisa segera ke BRI. Pihaknya berkomitmen tidak mempersulit, bahkan melalui program pelayanan yang diluncurkan BRIm, para nasabah khususunya para petani sudah bisa mendapatkan dana hanya dalam waktu dua jam saja. Melalui program ini pula, daftar tunggu dari pengajuan pinjaman dari para petani dipastikannya tidak ada atau nihil.

Dari laporan pihaknya, angka kredit bermasalah dari para petani juga sangat rencah.

Berdasarkan hingga kini, redistribusi TOL tahun 2018 untuk kabupaten Kolaka, kini telah mencapai 1.250 bidang tanah yang akan disertifikatkan.

LAPORAN: HERMAWAN, Kolaka.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rumah Makan Union Kendari
To Top