DPRD Buton Klaim Berhasil Jalankan Tugas

63

Baliho Rakyat Sultra-vector

Pasarwajo – Sebagai lembaga legislatif, DPRD Buton mempunyai tiga fungsi utama yakni fungsi pegawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi. DPRD Buton dibawah kepemimpinan La Ode Rafiun mengklaim telah menjalankan ke-tiga fungsi dewan dengan baik. Bahkan pasca dilantik sejak 1 oktober 2014, sedikitnya 13 Peraturan daerah (Perda) yang telah dihasilkan DPRD Buton bersama pemerintah.

Dikatakan Rafiun, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Buton selalu melakukan monitoring terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton. Selain itu, pihaknya juga memberikan ruang bagi masryarakat untuk menyampaikan aspiranya yang kemudian ditindaklanjuti melalui hearing.

“Jika ada masalah atau aspirasi dari masyarakat, maka kita akan melakukan hearing di lokasi kejadian dengan mengundang instansi terkait. Jadi hearingnya bukan di DPRD tapi ditempat kejadian. 2016 ini kita mau siapkan panggung orasi di DPRD Buton sehingga masyarakat yang melakukan aksi demo tidak di kantor daerah,” ujarnya.

Sedangkan fungsi budgeting (anggaran), kata dia pihaknya dalam melakukan pembahasan anggaran selalu mengundang pihak kepolisan dan kejaksaan untuk hadir menyaksikan secara langsung proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton.

“Kita mengundang polisi dan jaksa untuk terlibat dalam proses pembahasan APBD. Ini dikandung maksud agar para penegak hukum tahu tata cara pembahasan APBD, dengan tidak ada di dalam pemikiran akan adanya kongkalingkong dalam pembahasan APBD itu. Tapi sejauh ini kedua lembaga pemerintah tersebut tidak hadir, karena mungkin mereka tahu tentang etika. Sebab itu merupakan kewenangan DPRD Buton,” terang legislator asal PAN ini.

Meski begitu lanjut Rafiun, pihaknya tetap memberikan ruang yang besar bagi penagak hukum tersebut untuk hadir dalam setiap pembahasan anggaran di DPRD Kabupaten Buton.

“Untuk total anggaran perubahan tahun 2015 ini sebesar Rp 250 miliar. Dari jumlah itu, Rp 192 miliar untuk belanja gaji pegawai, kemudian sekitar 80 miliar yang digunakan untuk belanja masyarakat dan dibagi ke SKPD,” jelasnya.

Selain itu, DPRD bersama Pemkab Buton terus membangun komunikasi dalam rangka mengawasai dan memperketat tata kelola keuangan Pemkab Buton. Sehingga melalui kerjasama itu, Pemkab Buton meraih hasil predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kedua kalinya.

“Kita bersama Pemda Buton selalu melakukan komunikasi untuk memperketat tata kelola keuangan, sehingga Pemda Buton yang memberikan kewenangan besar pada instansi terkait dalam hal ini Badan Inspektorat bila menemukan adanya temuan, sehingga Badan Inspektorat langsung melakukan teguran kebawah,” terangnya.

Dia menambahkan, selama bertugas dalam kurun waktu satu tahun, pihaknya juga diperhadapkan dengan pemekaran dua Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Buton Selatan (Busel) dan Buton Tengah (Buteng) sehingga anggaran Pemkab Buton terbagi.

Sedangkan untuk fungsi legislasi, walaupun belum begitu maksimal dalam membahas dan menetapkan Perda yang baru, namun ditahun 2015 ini DPRD Buton sedikitnya telah menetapkan 13 Peraturan daerah dan telah disahkan.

Pihaknya berharap, pemerintah daerah dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan transparan sesuai tupoksinya. Terus memacu pariwisata serta sektor bisnis untuk tumbuh berkembang ditengah lesuhnya perekonomian Indonesia. (r1/b/hum)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.