Tak Punya KTP Elektronik, Sanksi Menanti

189

*Data Dibekukan dan Tak Bisa Akses Layanan Publik

Berita terkait

CJH Konsel Tiba di Embarkasi Makassar

Golkar Target Dua Kursi DPR RI

KENDARI – Antrian perekaman data E-KTP sudah membludak memenuhi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kondisi ini dipicu sanksi pembekuan data kependudukan bagi warga yang tidak melakukan perekaman KTP Elektornik hingga 30 September 2016.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Kendari, Muhamad Rizal membenarkan sanksi tersebut. Sebenarnya, perekaman E-KTP bisa dilakukan diseluruh kantor kecamatan di Kota Kendari. Namun kebanyakan masyarakat memilih melakukan perekaman E-KTP pada Dinas Dukcapil sehingga terjadi lonjakan.
“Akan dibekukan data kependudukan sehingga tidak bisa lagi mendapatkan layanan publik, apabila ada warga yang belum melakukan perekaman hingga 30 september,” jelasnya saat ditemui di kantornya, selasa (6/9).
Karena tingginya animo masyarakat yang melakukan perekaman E-KTP, membuat Dukcapil menambah hari kerja. Biasanya, hanya 5 hari kerja kini menjadi 6 hari kerja.
“Pelayanan perekaman E-KTP itu di tambah lagi hari Sabtu sehingga total pelayanan menjadi enam hari, hal ini dilakukan agar pelayanan dalam perekaman E-KTP bisa maksimal,” tambahnya.
Dari 40.000 masyarakat Kota Kendari yang belum memiliki E-KTP, baru 80 persen yang sudah melakukan perekaman.
“Baru 80 persen masyarakat kita yang sudah melakukan perekaman, namun untuk masyarakat yang KTP-nya masih ada jangka waktunya, jangan takut dengan sanksi tersebut karena KTP tersebut sudah tercatat seumur hidup,” ujarnya
Bila sampai 30 September nanti masih ada masyarakat yang tidak melakukan perekaman E-KTP, maka nantinya tidak bisa mengakses layanan publik. Misalnya, tidak bisa mengakses layanan bank, pembelian tiket pesawat, hingga adanya sanksi tak bisa menikah.
Muhamad Rizal menuturkan, masyarakat tak perlu khawatir dengan ketersediaan blangko perekaman E-KTP. Saat ini pemerintah menjamin blangko tersebut. Kalaupun blangko kurang, pemerintah sudah melakukan antisipasi. Bahkan, Mendagri sudah memberikan jaminan hal itu.
Rizal menambahkan, agar proses perekaman E-KTP bisa dilakukan dengan cepat, saat ini pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh camat dan lurah agar bisa melakukan sosialisasi di tingkat RW maupun RT. Sehingga mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman di kantor camat karena kondisi kantor Capil saat ini sangat padat.
“Masyarakat kalau bisa jangan lagi melakukan perekaman di Kantor capil mengingat kondisi kantor sangat kecil, perekaman data sudah bisa dilakukan di kecamatan seperti masyarakat di Kendari Barat. Mereka melakukan perekaman di kantor camat,” tutupnya. (p6/b/din)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.