Pemkab Muna Disebut Tak Jujur Sepanjang Tangani Covid-19

Kadinkes Minta Maaf

1.777
Zahrir Baitul

RAHA-Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Muna dalam menangani wabah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) mulai disangsikan sejumlah kalangan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna. DPRD menyoroti sikap Pemkab Muna yang terkesan jemawa menghadapi virus mematikan dari Wuhan China ini.

Bukan hanya sikap jemawa, dewan juga menyoroti soal transparansi dan kejujuran pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi terkait Covid-19 sehingga masyarakat dibiarkan dalam kondisi bingung, resah dan gelisah di tengah serangan wabah Virus Corona.

Zahrir Baitul, Wakil Ketua Komisi I DPRD Muna mengaku kecewa dengan kinerja Pemkab Muna dalam hal pelayanan informasi dan edukasi publik. Pemkab dinilai gagal mengedukasi dan memberikan pelayanan informasi yang transparan kepada masyarakat, hingga masyarakat dilanda kebingungan dan keresahan sejak munculnya tujuh kasus positif Covid-19 di Kota Raha, 19 April lalu.

“Saya kecewa, Pemda terlalu jemawa menghadapi ancaman Covid-19. Setelah ada informasi dari Pemkot Makassar bahwa ada pasien positif Covid-19 di Makassar yang baru saja melakukan perjalanan di Kota Raha tanggal 3-6 Maret, tapi melalui media massa, pak Bupati malah membantah pernyataan wali kota. Kemudian pak Sekda juga tidak meyakini virus itu dari Muna, kemudian disusul dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan tanggal 18 April di media massa bahwa tidak ada Virus Corona di Muna. Tiba-tiba tanggal 19 April ditemukan tujuh kasus positif Covid-19. Kita semua dibuat bingung dengan informasi seperti ini. Pemerintah mestinya jujur ketika memberi informasi kepada media,” sorot Zahrir Baitul

Pemerintah kata dia, mestinya sedini mungkin melakukan langkah-langkah ketika mendapati informasi tersebut. Juga terkait informasi pasangan suami istri yang positif Corona di Maluku memiliki riwayat perjalanan di Muna, kemudian informasi tentang pasien covid-19 di Bulukumba yang pernah hadiri pesta di Muna. “Informasi seperti ini terkesan diabaikan, padahal informasi ini sudah dimuat di media nasional. Ketika kita menanyakan apakah Pemda telah menindaklanjuti informasi ini untuk melacak orang-orang yang pernah kontak dengan mereka, dijawab tidak tahu,”kritiknya.

Ia menilai informasi yang disampaikan Pemkab Muna terkait Covid-19 sangat semrawut dan tidak memberi edukasi kepada publik, terkesan hanya menyenangkan ‘telinga’ penguasa.

“Sangat disayangkan ketika ada pejabat memberi pernyataan ke media masa mengenai informasi, nuansanya asal bapak senang (abs). Pagi informasinya lain, siang lain, malam juga lain. Informasi harus satu pintu agar kita semua tahu tentang informasi covid-19. Jangan kembangkan informasi yang enak-enak tapi kenyataannya tidak benar,” semprot mantan anggota DPRD Muan Barat ini.

Ia juga meminta kejujuran pemerintah terkait informasi covid-19 ini. “Jangan katakan tujuh warga Muna yang positif ini sehat. Salah satu pasien di Jl La Ode Pulu ini mengeluh sakit di media grup WhatsApp, demam dan sesak nafas. Kemudian ia juga mengeluhkan anaknya sakit yang sama. Mereka ini beberapa kali bolak balik ambil obat di apotik, masih juga dikatakan sehat,” semprotnya menanggapi pernyataan Kepala Dinas Kesehatan, La Ode Rimba Sua yang menyatakan ketujuh warga ini sehat walafiat.

Menanggapi sorotan DPRD, Kadis Dinkes Muna, La Ode Rimba Sua menyampaikan permohonan maaf atas informasi yang ia sampaikan tanggal 18 April 2020.

“Saya mohon maaf, sekalipun saya tau ada warga yang positif, saya tidak akan menyampaikannya ke publik, karena ada juru bicara Covid-19 yang menyampaikan,” ucap Rimba Sua.

Rimba Sua bilang baru mengetahui informasi soal tujuh warga positif pada tanggal 19 April subuh. “Saya tau informasi itu pukul 04:00 Wita dini hari. Kemudian langsung melakukan penelusuran warga yang pernah kontak dengan tujuh warga itu. Malamnya baru diumumkan secara resmi oleh jubir Covid-19,” jelasnya. (sra/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.