-IKLAN-

Bupati Telat Sampaikan LKPj, Fraksi Demokrat Ancam Gunakan Hak Interpelasi

353
Awal Jaya Bolombo

 

RAHA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna rupanya tak main-main menyikapi keterlambatan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muna Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna, dimana LKPJ harus diserahkan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sesuai amanah Peraturan Pemeeintah (PP) Nomor 3 tahun 2007

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Muna, Awal Jaya Bolombo adalah salah seorang anggota DPRD Muna yang bereaksi menyikapi keterlambatan itu. Tak main-main, ia mengusulkan kepada pimpinan DPRD Muna untuk menggunakan hak interpalsinya jika LKPJ tak kunjung diserahkan, karena Bupati Muna dianggap tak patuh pada perintah undang-undang.

Pria yang akrab disapa AJB ini menegaskan, penyampaian LKPJ ini adalah kewajiban konstitusional Bupati yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Mestinya penyampaian LKPJ itu paling lambat dilakukan bulan Maret, tapi akrena adanya wabah Covid-19 sehingga diperpanjang sampai bulan April. Sekarang sudah akhir Mei, tapi pemerintah daerah belum juga menyampaikan LKPJ nya,” kritiknya.

Lanjutnya, saat ini memang seluruh daerah disibukkan dengan agenda refokusing, realokasi dan penyesuaian APBD akibat Covid-19, namun kewajiban penyampaian LKPJ tak bisa dikesampingkan. “Daerah lain tuntas menyampaikan LKPJ nya dan menyelesaikan refokusing tepat waktu, tapi di Muna, LKPJ belum disampaikan ke dewan, penyesuiaan APBD juga belum tuntas,”sentilnya.

Terkait alasan Bupati Muna dan Sekda bahwa penyampaian LKPJ menunggu hasil evaluasi dan LHP BPKP, legislator dua periode ini menegaskan bahwa LHP tidak ada kaitannya dengan LKPJ. “Evaluasi dan LHP BPKP tidak ada kaitannya dengan LKPJ. LHP BPKP menjadi rujukan dalam melakukan perhitungan APBD, bukan LKPJ. Mohon kepada pimpinan DPRD untuk menegur pemerintah daerah. Kita disini sama-sama memiliki tanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan di daerah, tidak ada yang cari sensasi disini,”pungkas AJB dalam forum rapat dengar pendapat dengan Pemkab Muna yang dihadiri Asisten III, Ali Basa, staf ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan , Akhmad Yani Biku dan Kepala BPKAD Muna, Amrin Fiini, Selasa (19/5/2020).

Menjawab hal itu, Ali Basa berjanji akan menyampaikan soal keterlambatan LKPJ ini kepada Sekda Muna untuk segera memproses penyerahan LKPJ ini. “Sekarang kita lagi fokus refokusing, realokasi dan evaluasi APBD 2020, karena kedua urusan ini, LKPJ dan Refokusing, sama-sama mendesak,”ucapnya. (sra/aji)

Komentar Pembaca

-IKLAN-

.