Laporan Penyesuaian APBD Belum Sesuai PMK, AJB Minta Evaluasi Kinerja SKPD

365
Rapat Dengar Pendapat antara Pemkab Muna dan DPRD Muna

RAHA-Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Muna, Awal Jaya Bolombo meminta Pemkab Muna untuk mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlambat menyampaikan refokusing anggarannya kepada tim refokusing anggaran Pemkab Muna, seperti yang disampaikan oleh Asisten III Setda Muna, Ali Basa dan staf ahli Bupati Muna bidang ekonomi dan keuangan, Akhmad Yani Biku dalam forum rapat dengar pendapat bersama DPRD Muna, Selasa (19/5/2020)

Menurut Awal Jaya Bolombo, evaluasi kinerja SKPD patut dilakukan karena akibat kelalaian SKPD sehingga Pemkab Muna harus menerima sanksi penundaan transfer anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 35 persen dari pemerintah pusat akiabt keterlambatan penyampaian laporan hasil refokusing, realokasi dan penyesuaian APBD Muna 2020 ke Kementrian Keuangan.

Terlebih lagi hasil penyesuaian yang disampaikan ternyata belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.35 tahun 2020.

“Saya meminta kepada pimpinan DPRD untuk merekomendasikan evaluasi kinerja SKPD yang terlambat merefokusing anggarannya, karena hal ini sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di daerah,”tegas Awal Jaya.

Ketika pendapatnya disanggah oleh beberapa anggota dewan yang meminta untuk tidak menjustifikasi keterlambatan itu karena kelalaian SKPD, pria yang akrab disapa AJB ini menegaskan bahwa justifikasi tersebut berdasarkan penjelasan resmi dari Pemkab Muna yang disampaikan dalan forum dengar pendapat, bukan dikarang-karang.

“Sesuai penjelasan Pemkab Muna bahwa keterlambatan pelaporan itu disebabkan lambannya SKPD menyampaikan refokusing anggarannya. Apakah alasan yang disampaikan Pemda melalui forum yang terhormat ini benar adanya atau tidak, saya tetap percaya meskipun mungkin saya dibodoh-bodohi, tapi saya tetap percaya,” urainya.

Politisi Partai Demokrat ini meminta keterbukaan Pemkab Muna dalam hal refokusing, realokasi dan penyesuaian APBD 2020, meskipun ketiga hal itu menjadi kewenangan penuh dari eksekutif.

“Silakan potong semua anggaran perjalanan DPRD yang tak terpakai. Saya salah seorang anggota dewan yang tidak keberatan dengan pemotongan itu untuk kegiatan penanganan Covid-19. Tapi dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Pemkab Muna harus terbuka mengenai item anggaran apa saja yang direfokusing sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” tegasnya.

Ia bahkan langsung menginterupsi pernyataan Asisten III Setda Muna, Ali Basa yang menyatakan bahwa terkait pemangkasan anggaran di dewan, akan dilakukan melalui komunikasi-komunikasi.

“Jangan ada kalimat melakukan komunikasi-komunikasi. Tidak ada namanya komunikasi-komunikasi dengan dewan. Refokusing, realokasi dan penyesuaian APBD itu kewenangan penuh eksekutif. Kami cukup tahu saja, anggaran apa saja yang dipangkas,”potong AJB menyela pernyataan Ali Basa.

Sementara itu Ali Basa menegaskan bahwa Pemkab Muna telah bekerja maksimal menyelesaikan proses refokusing, realokasi dan penyesuaian APBD Muna 2020 dengan melakukan pemotongan belanja modal, belanja barang dan jasa di setiap SKPD.

Hanya saja kata dia, keterlambatan ini juga disebabkan karena diperlukan waktu untuk berkomunikasi dengan seluruh SKPD mengenai anggaran-anggaran yang sudah dan belum dibelanjakan, sebab sejumlah belanja barang dan jasa di SKPD sudah ada yang di SPJ kan.

Hal senada juga disampaikan Akhmad Yani Biku bahwa saat ini Pemkab Muna telah menyampaikan laporan perbaikan penyesuaian APBD Muna 2020 kepada Kementrian Keuangan untuk dievaluasi, apakah sudah sesuai PMK No.35 tahun 2020 atau tidak. “Kita lagi menunggu hasil evaluasi itu turun,” kata Yani.

Mantan Kadis Pendapatan ini menjelaskan, hingga pada laporan terakhir penyesuaian APBD 2020 yang disampaikan ke Kemenkeu, posisi penyesuaian APBD Muna berada diangka 26,8 persen, sementara penyesuaian APBD sesuai rilis Kemenkeu yaitu 35 persen dan sesuai PMK No.35 tahun 2020 sebesar 50 persen.

Terkait permintaan DPRD untuk transparansi, Pemkab Muna akan menyampaikan dokumen penyesuaian APBD 2020 pasca lebaran Idulfitri, paling lambat 29 Mei 2020. (sra/aji)

Komentar Pembaca
   
.