Perlukah Mengeluarkan Narapidana karena Pandemi Covid-19?

69

OLEH : EMBRI SUNGKUSARA, SE*

Tiada hari tanpa mendengar kata corona. Sebuah kalimat sakti yang paling popular saat ini, sepertinya hampir seluruh penduduk dunia mengenal nama ini. Pemberitaan dari semua media seakan tidak lepas dari topik ini. Virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang hanya dalam waktu singkat.

Satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah virus ini terus mencari mangsa, sementara obatnya hingga saat ini belum ditemukan. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan, Cina. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Hingga pada akhirnya tanggal 20 Januari 2020, Presiden Cina Xi Jinping memerintahkan upaya tegas untuk menghentikan penyebaran virus corona dan menekankan perlunya keterbukaan informasi yang tepat waktu.

Setelah virus ini merebak, kita dibuat terhenyak dengan dengannya. Bagaimana tidak, manusia yang terlihat sehat dan sedang berjalan seketika jatuh di tengah jalan dan tempat-tempat umum. Saat melihat itu, kita mungkin merasa masih aman aman saja. Namun tidak dengan pemerintah Cina. Saat 2.000 kasus yang dikonfirmasi di Cina, 81 di antara mereka telah meninggal dunia, Kota Wuhan di Cina segara membangun rumah sakit dalam enam hari untuk mengobati pasien yang diduga tertular virus corona. Saat itu pemerintah Cina dengan sigap membangun rumah sakit baru di Wuhan, yang disiapkan untuk dapat menampung sekitar 1.000 tempat tidur.

Namun malang tidak bisa ditolak, wabah ini pun telah masuk ke Indonesia. Dan hari ini, per 13 Mei 2020, dilansir dari covid.go.id, di Negara kita sendiri Indonesia telah mencatat jumlah pasien yang positif terpapar virus corona berjumlah 15.438, Sembuh 3.287, dan meninggal 1.028 orang.

Setelah kita menyaksikan negara kita sedang tidak baik-baik saja, ratusan ribu bahkan jutaan jiwa berjuang melawan derita wabah yang belum diketahui kapan akan berakhir. Tragedi yang merenggut ribuan nyawa, memporak-porandakan perekonomian dan menghentikan berbagai aktivitas kerja membuat para pejabat dan penguasa mengambil langkah cepat untuk mengatasi wabah ini. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan membebaskan narapidana yang jumlahnya kurang lebih 40 ribu. Kebijakan ini tentunya menjadi polemik dimasyarakat, sehingga sebagian orang kemudian mempertanyakan kebijakan ini, apakah mengeluarkan narapidana dengan jumlah yang sedemikian banyak itu merupakan sebuah langkah yang tepat ?

Sampai dengan saat ini, melalui keterangan resminya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, “Irjen Reynhard Saut Poltak Silitonga” dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin tanggal 11 Mei 2020, jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang telah mendapat asimilasi dan integrasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebanyak 39. 273 orang.

Dalam Keputusan Menteri itu disebutkan bahwa asimilasi dan integrasi dilakukan terhadap narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Keputusan pemerintah yang dianggap kontroversi ini kemudian direspon beragam oleh sebagian elemen masyarakat, mulai dari mengecam dan menghujat melalui media sosial, menggelar diskusi secara virtual, bahkan sampai melayangkan gugatan ke pengadilan. Dan dari semua respon tersebut mengacu pada satu kesimpulan besar; Apakah tepat melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lingkungan rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan cara mengeluarkan narapidana?, bukankah para narapidana dan anak binaan justru akan aman berada di dalam lingkungan yang terisolasi?.

“Perlu dipahami bahwa kegiatan penegakan hukum, termasuk melakukan penahanan, tidak berhenti dilakukan kendati kita tengah menghadapi perang melawan virus Corona seperti sekarang. Artinya, intake baru di rutan/lapas bisa tetap terjadi. Di satu sisi, intake baru ini adalah risiko besar penyebaran,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry dalam keterangan tertulisnya.

Jajaran KemenkumHAM, kata Herman, juga telah melakukan sejumlah upaya lain untuk menanggulangi penyebaran virus Corona di rutan/lapas. “Penyemprotan disinfektan, petugas yang masuk harus mengikuti protokol pencegahan Covid-19, kewajiban memakai masker dan APD, hingga mengganti model kunjungan menjadi video Conferency,”.

“Namun, hal itu memang tidak cukup. Sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi di dalam rutan/lapas di Indonesia sangat padat (overcrowded) sehingga tidak memungkinkan dilakukan physical distancing. Inilah faktor utama sehingga kemudian muncul kebijakan darurat terkait asimilasi dan integrasi narapidana serta anak binaan,” kata Herman.

Kebijakan darurat yang diambil Menkumham dan jajarannya ini, dinilai Herman, juga sudah sesuai dengan rekomendasi Komisi Tinggi PBB untuk HAM, Michell Bachellet, untuk membebaskan narapidana pada kondisi darurat Covid-19 saat ini. Sub Komite Pencegahan Penyiksaan PBB juga merekomendasikan hal serupa dan telah diikuti secara massif oleh banyak negara.

“Iran membebaskan 85 ribu narapidana ditambah 10 ribu tahanan politik. Brasil membebaskan 34 ribu orang, Polandia mengeluarkan lebih dari 10 ribu narapidana, Afghanistan melepaskan lebih dari 10 ribu napi berusia di atas 55 tahun, Tunisia mengeluarkan lebih dari 1.400 orang, sementara banyak negara bagian di AS yang melepaskan ribuan narapidana,” Herman merinci.

Sehingga, dengan alasan kemanusiaan, kata Herman, “saya sependapat dengan keputusan Menkumham dan jajarannya mengikuti rekomendasi tersebut mengingat kondisi rutan dan lapas di Indonesia sangat padat,”.

“Saya rasa kebijakan untuk memberi asimilasi dan integrasi kepada narapidana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu merupakan kebijakan yang progresif. Saya mendukung kebijakan ini asal dipastikan perilisan narapidana ini tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai kebijakan ini malah dijadikan beberapa oknum pegawai Lapas/Rutan untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif dan transaksional,” kata Herman.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), telah mengeluarkan kebijakan mempercepat pengeluaran warga binaan melalui crash program hak integrasi, dan ini telah berjalan sejak setahun lalu. “Menurut Guru Besar Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, “dalam kondisi darurat abnormal, kebijakan ini tepat dan harus dilakukan”.

Indriyanto menjelaskan dalam kondisi darurat abnormal, hukum membenarkan kebijakan berupa tindakan dan perbuatan non regulasi normal. Para penegak hukum sudah mulai mempertimbangkan besarnya potensi penyebaran masif wabah corona di Rutan dan Lapas di Indonesia. Apalagi, mengingat overcrowded masih menjadi persoalan serius di pemasyarakatan.

“Selain mencegah terjadinya overcrowded tahanan, juga mencegah dan memutus rantai penyebaran masif wabah Covid-19 yang rentan di seluruh Rutan/Lapas di Indonesia, Menkumham harus berani bersikap bagi kepentingan keselamatan yang lebih luas dari warga negara, dibanding prosesual hukum ini, karena yang terpenting penegakan hukum tetap berjalan,” katanya.

Tak hanya mempercepat pengeluaran napi dan anak melalui pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, tindakan lainnya dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di Lapas dan Rutan.

Hal senada pula dikatakan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan. Dikatakan, overcrowded membuat lapas dan rutan menjadi lokasi yang rawan terjadinya penyebaran virus corona. Untuk itu, perlu dilakukan langkah pencegahan, salah satunya mempercepat pengeluaran warga binaan. Namun, Agustinus mengingatkan langkah tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi syarat-syarat formal.

“Dengan pertimbangan overcrowded di lapas, maka lapas menjadi tempat yang rawan penularan Covid-19. Dalam kaitan itu, pemerintahan membuat langkah-langkah untuk mencegah bahaya penularan di lapas. Salah satu yang bisa dilakukan dengam pemberian bebas bersyarat maupun cuti menjelang bebas. Tentunya syarat-syarat formal tidak bisa diabaikan, tetap harus dipenuhi,” katanya.

Kebijakan yang diambil pemerintah ini, juga diapresiasi oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), meskipun dianggap terlambat.

“Mestinya kebijakan ini tidak diambil karena merebaknya kasus COVID 19, akan tetapi diambil karena penghormatan terhadap hak-hak manusia dalam sistem peradilan pidana,” kata peneliti senior ICJR Anggara Suwahju kepada Hellena Souisa dari ABC News.

“Situasi overcrowded ini harusnya disadari sejak lama sehingga kebijakan-kebijakan khusus untuk mengatasinya bisa diambil, baik dari sisi masukan orang atau sisi pelepasan orang.”

Menurut Anggara, kebijakan yang diambil temporer karena kasus COVID-19 tidak akan menjawab masalah ledakan populasi di dalam Rumah Tahanan (rutan).

Ia mengatakan masalah rutan yang melebihi kapasitasnya akan tetap terjadi di masa mendatang selepas meredanya pandemi COVID-19. (*)

*) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Bapas Kelas II Kendari

Komentar Pembaca
   
.