Sudah Dibatalkan MA, Presiden Kembali Naikkan Iuran BPJS

44

JAKARTA, RakyatSultraOnline – Presiden RI kembali meneken Peraturan Presiden  (Perpres) nomor 64 Tahun 2020 itu, tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres itu, Jokowi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan. Padahal, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, sebelumnya sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Dilansir dari Detik.com, begini perjalanan Iuran BPJS Kesehatan.

Pada 2018, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran yaitu; Rp25.500 untuk kelas 3, Rp51 ribu untuk kelas 2, dan Rp80 ribu untuk kelas 1.
Lalu pada 2019, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres itu, besaran iuran berubah menjadi; Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III, Rp110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, dan Rp160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Kemudian pada Februari 2020, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres Nomor 75/2019. MA mengembalikan iuran menjadi sebesar Rp25.500 untuk kelas 3, Rp51 ribu untuk kelas 2, dan Rp80 ribu untuk kelas 1.

“Perpres bertentangan dengan UU, bahkan UUD 1945,” ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro ketika itu.

Lalu pada Mei 2020, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Adapun untuk kelas III, diputuskan baru akan naik pada 2021.

Dalam Perpres 64 itu, iuran BPJS Kesehatan menjadi; Rp25.500 untuk kelas III dan akan naik pada 2021 menjadi Rp35 ribu.

Selanjutnya, kelas II iurannya sebesar Rp100 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta. Sementara untuk iuran Kelas I yaitu sebesar Rp150 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta. (bmn)

Komentar Pembaca
   
.