-IKLAN-

Sumber-Sumber Hukum Keberlakuan Hukum Adat Dalam Proses Peradilan Perkara Pidana di Indonesia

(Terkhusus Hukum Adat Suku Tolaki)

3.469

Oleh : Jushriman, SH*

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 1945), oleh karena itu segala aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara wajib diatur dengan hukum. Dalam ranah pidana sering dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian dalam perkembangan kehidupan masyarakat muncul tindak pidana yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan dalam KUHP sehingga dibuatlah Undang-Undang tentang tindak pidana yang berlaku khusus mengatur tentang tindak pidana tertentu, dimana dibuat dalam bentuk tertulis, diundangkan dalam lembaran negara dan berlaku secara nasional.

Sedangkan hukum adat yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, mengatur dan tetap dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat secara turun temurun, tidak diundangkan dalam lembaran negara dan berlaku hanya dalam kelompok masyarakat tertentu, oleh karena itu pada umumnya terdapat pendapat bahwa hukum adat keberlakuannya tidak mengikat dalam proses peradilan perkara pidana, hal tersebut menurut penulis kurang tepat, berikut Sumber-Sumber hukum keberlakuan hukum adat di Indonesia (terkhusus hukum adat tolaki):

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang darurat Republik Indonesia nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan-Pengadilan sipil :

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum.

Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu”.

Bahwa keberlakuan hukum adat dalam perkara pidana, selain disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b UU darurat RI No. 1 tahun 1951, juga disebutkan dalam konstitusi sebagaimana Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa dalam kehidupan masyarakat suku tolaki, dalam penyelesaian masalah pidana sering didengar hal yang disebut peohala yaitu penghukuman kepada pihak yang dinyatakan bersalah oleh kepala adat dengan sanksi diantaranya berupa denda. Berkait hal tersebut jika kemudian dihubungkan dengan praktek peradilan dalam perkara pidana, salah satu contoh yang dapat dijadikan rujukan yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1644 K/Pid/1988, putusan tersebut kemudian menjadi Yurisprudensi dan telah menjadi acuan dalam beberapa diskusi mengenai eksistensi hukum adat.

Sekilas tentang putusan Mahkamah Agung No. 1644 K/Pid/1988, yaitu : bermula dari sebuah kasus pidana di Kecamatan Unaaha Kodya Kendari (saat ini Kabupaten Konawe) Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditangani oleh Kepala Adat Tolaki dan dijatuhkan hukuman kepada pelaku berupa sanksi adat “peohala”, pelaku harus membayar seekor kerbau dan satu piece kain kaci lalu pelaku mematuhi sanksi itu.

Walaupun secara adat telah selesai, kasus tersebut tetap ditangani oleh kepolisian dan berujung ke Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Negeri Kendari Majelis Hakim menegaskan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adat dan Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa bahwa Pengadilan Negeri seharusnya tak mengadili kasus tersebut karena sudah selesai di Lembaga Adat, argument nebis in idem juga ditolak oleh Pengadilan Negeri.

Di Pengadilan Tinggi, majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri, namun ditingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa telah menjalani sanksi adat berupa membayar seekor kerbau dan satu piece kain kaci, karenanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seharusnya tak berwenang lagi menjatuhi hukuman kepada terdakwa.

Bahwa dalam putusan MA juga menyatakan hukuman adat tersebut adalah sepadan dengan kesalahan terdakwa sehingga menurut ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh Pengadilan.

Sumber hukum lainnya yaitu : Pasal 5 ayat (1) dan 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sejalan dengan hal tersebut apabila memedomani asas restorative justice sebagaimana pokok pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009.

Dalam putusan Mahkamah Agung menimbang salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, walaupun pencabutan telah lewat waktu tiga bulan sesuai syarat Pasal 75 KUHP, Mahkamah Agung menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu. Mahkamah Agung mengatakan perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.

Sumber hukum lainnya yaitu : dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 tahun 2012, tanggal 12 September 2012, tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, huruf B. Tindak Pidana Umum, angka 4 halaman 9 sampai halaman 10, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam praktek terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah menggunakan alasan pembenar dan alasan pemaaf diluar KUHP, seperti misalnya berlakunya hukum adat setempat.

Oleh karena berdasarkan pada Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 1 tahun 1951, Yurisprudensi Mahkamah Agung, SEMA No. 07 tahun 2012 dan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka menurut penulis kurang tepat apabila ada pendapat tentang keberlakuan hukum adat tidak mengikat dalam proses peradilan perkara pidana, karena sekalipun hukum adat tidak tertulis, tidak diundangkan dalam lembaran negara dan tidak berlaku secara nasional, akan tetapi hukum adat diakui eksistensinya dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sumber-sumber hukum lainnya serta telah pula beberapa kali diterapkan dan dijadikan rujukan hakim dalam proses peradilan di indonesia.

Demikian tulisan ini saya buat berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan sumber yang saya miliki, semoga dapat memberi manfaat dan masukan dalam bidang hukum, tak lupa pula saya persilahkan apabila ada masukan atau koreksi terkait tulisan ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. (*)

*) Advokat

Komentar Pembaca

-IKLAN-

.