Suntikan Dana Desa Atasi Dampak Covid-19

315

 

 

Oleh: Ikhsan Gunawan P, SST*

Saat ini dunia sedang berperang melawan pandemi Covid-19, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi ini telah berdampak secara multi dimensional pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain menyerang langsung pada kesehatan, pandemi ini juga menyerang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pandemi ini berpotensi mengakibatkan disharmonisasi sosial pada masyarakat, konflik konfrontasi pada kebijakan pemerintah, hingga tumbangnya ekonomi masyarakat terutama kelas bawah.

Terkait isu ekonomi, berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi ini. Salah satunya adalah kebijakan stimulus baik fiskal dan moneter. Melalui PERPU No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pemerintah melakukan realokasi anggaran mulai dari APBN hingga APB Desa. Langkah yang diambil oleh pemerintah ini pun patut diapresiasi.

Pemerintah melalui Kemendes mengeluarkan Surat Ederan Mendes PDTT No. 8 Tahun 2020 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Edaran Mendes PDTT No.11 Tahun 2020 mengenai Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Hal ini dilakukan untuk mengubah prioritas dana desa untuk kegiatan yang lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat. Surat ederan ini menginstruksikan pembentukan Desa Tanggap Covid-19 dengan membentuk relawan desa. Tim ini langsung dipimpin oleh Kepala Desa beranggotakan perangkat desa lainnya dengan tugas untuk melakukan pencegahan secara edukasi kepada masyarakat.

Tim ini mendata penduduk yang rentan sakit, penduduk yang memiliki penyakit menahun, dan pergerakan keluar masuk masyarakat, serta mendata keluarga yang berhak baik yang telah maupun yang belum menerima manfaat atas kebijakan jaring pengaman sosial dari pemerintah pusatmau pun daerah. Dengan adanya Surat Edaran tersebut, dapat dijadikan landasan bagi pemerintah desa untuk melakukan perubahan APB Desa dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 yang sebelumnya belum pernah dianggarkan. Salah satunya program Padat Karya Tunai Desa.

Dana Desa yang digunakan untuk program (PKTD) ini digunakan secara swakelola, menggunakan teknologi tepat guna dan inovasi desa dengan memprioritaskan pekerja dari anggota keluarga miskin, para penganggur, dan anggota masyarakat marjinal lainnya. Perlu diketahui dari data BPS tahun 2019 menyebutkan bahwa pengangguran di desap ada Agustus 2019 berada pada level 4,04 persen dan angka ini kemungkinan mengalami kenaikan akibat dampak dari pandemi ini.

Selain PKTD, pemerintah juga mengubah alokasi anggaran dana desa menjadi Bantuan Langsung Tunai(BLT) melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana yang akan digunakan untuk BLT ini bersumber dari dana desa yang digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 di daerah perdesaan. Anggaran yang dialokasikan adalah sekitar 31 persen dari Rp72 triliun anggaran dana desa 2020 (kemendes.go.id).

Bantuan langsung tunai ini diperuntukkan kepada seluruh keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kemensos dengan persyaratan bahwa keluarga tersebut belum menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan, Pangan Non Tunai, ataupun Kartu Pra-Kerja. Namun yang menjadi prioritas adalah warga miskin yang menjadi korban dari pemutusan hubungan kerja. Teknisnya adalah setiap keluarga terdampak Covid-19 akan mendapatkan BLT sebesar 1,8 juta rupiah yang akan dibayarkan sebanyak 600 ribu rupiah setiap bulannya.

Dari segi mekanisme pendataannya,terdapat dua upaya yang harus ditempuh. Pertama, basis pendataan yang dilakukan oleh relawan desalawan Covid-19 dan RT maupun RW. Kedua, basis verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT yang ditandatangani oleh Kepala Desa kemudian disahkan oleh Bupati/Walikota paling lama lima hari kerja.

Banyaknya dana bantuan untuk penanggulangan Covid-19 tentu merupakan upaya pemerintah yang bisa meringankan beban ekonomi masyarakat. Namun, luasnya dampak pandemi ini mungkin sangat rentan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Bahkan jika tidak ditangani dengan baik dan bijak dapat berpotensi menimbulkan gejolak konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah. Maka dari itu, perlu langkah yang cerdas dan bijaksana dari semua pihak, mulai level pemerintah pusat hingga level RT, agar konflik sosial tidak terjadi.

Dibutuhkan peran aktif masyarakat agar bantuan ini dapat diterima oleh yang berhak. Masyarakat desa menjadi agent of control yang memiliki hak untuk mengontrol kebijakan pemerintah desa. Hal ini bisa meminimalkan kesalahan pendataan yang mungkin terjadi. Ketika bantuan tersebut tidak mampu mencakup seluruh warga miskin, kita harus membangkitkan jiwa solidaritas kemanusiaan, kekeluargaan, dan persaudaraan dengan penuh keikhlasan berbagi dengan tetangga lain yang juga membutuhkan.

Akhirnya, pengelolaan keuangan desa harus bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun dalam kondisi darurat, penggunaan uang negara harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah kabupaten/kota, melalui organisasi perangkat daerah bernama Inspektorat Daerah harus terus mengawasi pengelolaan dana desa ini. (*)

*Statistisi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.