Begini Komentar Pakar Hukum soal Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan

736

 

 

DR Laode Muhaimin SH, LL.M. Foto : LM. Suharlin/Rakyat Sultra.

 

BATAUGA- Meski pihak kepolisian Polda Sultra telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu oleh Bupati Buton, Selatan Laode Arusani, namun bukan berarti kasus tersebut tidak dapat lagi diangkat dipermukaan.

 

Kasus tersebut bisa saja dibuka kembali oleh pihak Polda Sultra bila ada novum atau alat bukti baru yang dimungkinkan dapat menjerat tersangka.

 

Pakar hukum tata negara Sultra, DR Laode Muhaimin SH, LL.M menuturkan, dalam penerbitan SP3 sebuah kasus oleh penegak hukum, tentu telah melalui pertimbangan yang cukup panjang. Di mana penyidik menilai kurangnya alat bukti yang dapat menjerat tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan majelis hakim.

 

“Ada tiga hal yang membuat penyidik itu dapat menerbitkan SP3. Yakni kurangnya alat bukti untuk menjerat tersangka, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana atau bukan merupakan kompetensi daripada lingkup peradilan umum dan penghentian penyidikan demi hukum akibat tersangka meninggal dunia atau karena kadaluarsa sesuai Pasal 78 KUHP,” tuturnya.

 

Berita terkait

Kata dia, kasus yang telah di SP3 oleh pihak penegak hukum dapat diangkat kembali dikarenakan adanya novum atau alat bukti baru yang sekiranya dapat menjerat tersangka. Hal tersebut dimungkinkan karena dari segi hukum formal SP3 bukanlah termasuk putusan pengadilan melainkan kebijakan penyidik akibat tidak terpenuhinya syarat formil dalam tingkat penyidikan.

 

“Peran dan tanggung jawab penyidik itu sangatlah besar karena dapat menentukan apakah sudah ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun manakala kasus tersebut telah di SP3 maka pelapor bisa saja mengajukan praperadilan bila melihat unsur-unsur Sp3 itu tidak terpenuhi,” tambahnya.

 

Dia menambahkan, rekomendasi Ombusman atas investigasi dugaan ijazah palsu milik Bupati Buton Selatan, Laode Arusani tidak dapat dikategorikan sebuah novum baru. Melainkan hal tersebut hanyalah sebuah rekomendasi yang pada akhirnya mendapat penilaian dari penyidik kepolisian.

 

“Temuan Ombusman hanya bersifat rekomendasi kepada penyidik kepolisian yang menangani sebuah kasus. Hasil investigasi Ombusman berbeda dengan tim teknis Polri. Tinggal apakah rekomendasi itu nanti akan ditindaklanjuti oleh tim teknis Polri atau tidak,” jelasnya.

 

Sebelumnya, Kuasa hukum masyarakat Busel dan aliansi Pemuda dan Masyarakat Kepton Barakati, Dian Farizka mengajukan pendaftaran pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo. Mereka kembali mempersoalkan dugaan Ijazah palsu Bupati Buton Selatan, Laode Arusani. (m2/b/aji)

Komentar Pembaca
   
.