Buntut Dugaan Pemotongan Dana BLT, Dewan Ancam Pidanakan Oknum Pemerintah Kecamatan

2.897
Laode Yasin

 

BAUBAU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau tak main-main dalam melakukan pengawasan terhadap pendistribusian bantuan sembako kepada masyarakat Kota Baubau yang terkena dampak Covid-19. Upaya tersebut dilakukan sebagai wujud komitmen para wakil rakyat Kota Baubau agar bantuan dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi masyarakat.

Anggota DPRD Kota Baubau, Laode Yasin menuturkan ditengah pandemi virus Corona yang melanda dihampir seluruh penjuru dunia tentu telah merusak tatanan ekonomi suatu wilayah. Sehingga diperlukan peran pemerintah sebagai leading sektor dalam upaya mencegah lesunya perekonomian itu.

“Kita bisa lihat dampak yang timbul akibat penyebaran virus mematikan ini. Ini adalah tugas kita semua dan jangan dianggap sebelah mata serta jangan memanfaatkan momen ini untuk mengais sebuah keuntungan,” tuturnya.

Kata dia, pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah warga atas pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat yang terdampak Covid-19 oleh oknum pegawai kecamatan di Kota Baubau. Meski dengan dalil biaya administrasi kecamatan diyakini pihaknya bukanlah sebuah alasan yang harus dimaklumi.

“BLT itu ada Rp 600 ribu per kepala keluarga. Pemotongan 50 persen itu tidak bisa kita maklumi karena ini adalah bantuan dan harus diterima semua oleh masyarakat. Jangan sekali-kali dimanfaatkan untuk mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat kita,” sebutnya.

Berita terkait

Dia menambahkan, mendapat informasi tersebut membuat pihaknya naik pitam. Akibatnya, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat bersama Pemkot Baubau untuk mendengarkan langsung penjelasan pemotongan dana bantuan yang berkedok biaya administrasi itu.

“Selasa (2/6/2020), kita akan menggelar rapat badan musyawarah untuk menentukan kegiatan DPRD selanjutnya. Saya pastikan rapat dengar pendapat bersama Pemkot Baubau untuk pemotongan dana bantuan ini akan masuk dalam jadwal sidang kami di DPRD nantinya,” jelasnya.

Dia menjelaskan, bila terdapat bukti yang kuat terkait pemotongan tersebut, dimungkinkan pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi dan meminta penegak hukum Kota Baubau untuk menindak lanjutinya. Pasalnya, tidakan tersebut telah mencoreng semangat melawan Covid-19 di Kota Baubau.

“Ini adalah unsur pidana. Entah apapun alasannya mau dikembalikan atau belum tentu itu hal kesekian. Yang pasti kita buktikan dulu apakah ini masuk ranah pidana atau bukan. Jadi penegak hukum dapat melakukan penyelidikan atas dugaan pemotongan dana BLT yang berkedok biaya administrasi itu,” kesalnya.

Sebelumnya, 10 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau melayangkan protes atas pemotongan dana BLT yang disalurkan melalui PT POS Indonesia. Dana yang diterima sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga harus dipotong sebesar Rp 300 ribu dengan alasan sumbangan sukarela atas kinerja pemerintah Kecamatan Kokalukuna dalam membantu kepengurusan pencairan dana bantuan itu. (m2/b/aji)

Komentar Pembaca
   
.