Dalami LKPJ Bupati Muna, Dewan Bentuk Pansus

Enam Fraksi Sepakat, Dua Fraksi Menolak

235

 

Rapat penyerahan LKPj Bupati Muna tahun anggaran 2019.

 

 

RAHA – Dinamika politik terus berkembang dalam proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Muna Tahun 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna, Rabu (24/6/2020).

Dalam rapat internal DPRD, enam fraksi DPRD Muna sepakat mengusulkan pendalaman LKPj bupati dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus).

Enam fraksi tersebut masing-masing adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem PAN (gabungan Nasdem dan PAN), Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi Keadilan Pembangunan (gabungan PKS dan PPP), dan Fraksi Demokrat. Sementara dua fraksi lainnya, PKB dan Golkar tidak sepakat dan mengusulkan pendalaman LKPJ Bupati Muna dilakukan melalui komisi.

“Enam fraksi sepakat untuk pansus, agar pembahasan LKPJ bisa lebih fokus. Tim pansus LKPJ ini ada delapan orang, masing-masing satu orang satu fraksi,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Awal Jaya Bolombo.

Dokumen LKPJ diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Muna, H Abdul Malik Ditu kepada Wakil Ketua DPRD Muna, Cahwan dalam forum rapat paripurna DPRD Muna, Rabu (24/6/2020).

Abdul Malik Ditu menyampaikan, LKPJ merupakan kewajiban konstitusional Bupati Muna sebagai bentuk laporan kebijakan pemkab, penyelenggaraan tugas umum, pembantuan pemda, pertanggunjawaban pengelolaan keuangan daerah serta rencana kerja pemerintah daerah.

Untuk itu, Malik menginstruksikan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengikuti jalannya rapat pembahasan LKPJ secara seksama bersama DPRD Muna.

“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh SKPD agar mengikuti pembahasan LKPJ ini secara seksama sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah,”kata Malik

Pasangan LM Rusman Emba ini juga menyampaikan secara umum tentang realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2019, dimana traget pendapatan sebesar Rp 1,2 Triliun dan realisasi sebesar Rp 1,1 Triliun atau mencapai 97,13 persen. Kemudian realisasi belanja daerah mencapai 84 persen. (sra/aji)

Komentar Pembaca
   
.