Demi Memahami UU Minerba, Mahasiswa Unsultra Ikut Diskusi Ilmiah bersama Bappenas

22
Prof. Andi Bahrun

 

KENDARI – Sebagai upaya dalam meningkatkan keilmuan dan kapasitas mahasiswa serta menyikapi persoalan UU Minerba No.3 2020 yang menuai pro dan kontra, Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) melakukan diskusi ilmiah bersama Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Dr Ir Yahya Rachmana Hidayat dan Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, La Ode Muhammad Syarif, pada Webinar Nasional dengan tema menakar kepribadian Pemerintah dan DPR dalam undang-undang Minerba no. 3 tahun 2020.

Rektor Unsultra, Prof Dr Andi Bahrun mengungkapkan, perubahan dan lahirnya UU Minerba No. 3 2020 ini menimbulkan pro kontra, antara lain sejumlah perubahan besar yang terdapat dalam RUU Minerba dianggap terlalu berpihak kepada pengusaha ketimbang memperhatikan aspek masyarakat dan lingkungan hidup. Di sisi lain meskipun UU Minerba baru banyak mengatur ketentuan yang positif bagi pelaku usaha, namun penetapan sanksi pidana dan denda yang lebih berat perlu menjadi perhatian khusus bagi pemegang izin.

Dengan demikian, penting bagi para pelaku usaha pertambangan untuk dapat memahami secara mendalam terkait perubahan-perubahan yang terdapat pada RUU Minerba tersebut dan implikasi hukumnya bagi kegiatan usahanya, sebagai acuan untuk dapat mengimplementasikan pada kegiatan usahanya secara tepat

“Hal ini perlu mendapat perhatian publik dan pelaku usaha adalah penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan (RPP) nya. Termasuk bagaimana pula dengan peran pemerintah daerah dan manfaat diterima daerah, terutama berbagai produk peraturan turunannya, dst. Berbagai hal yang substansi dan harapan terhadap UU Minerba No 3 Tahun 2020,” ungkapnya.

Berita terkait

Sementara itu, La Ode Muhammad Syarif mengatakan, salah satu pasal bermasalah dalam UU Minerba yakni Pasal 169A. Pasal ini memberi jaminan bagi pengusaha tambang dapat memperpanjang Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) tanpa pelelangan.

“Memang dari awal banyak sekali pemerhati yang agak kaget karena proses revisinya berlangsung sangat singkat dan mirip dengan proses revisi UU KPK di mana dibuat terburu-buru dan pada saat yang sama juga seperti sembunyi-sembunyi. Sehingga apa yang dihasilkan betul-betul jauh dari rasa keadilan. Dan sebenarnya UU Minerba yang lama jauh lebih bagus dibanding dengan yang sekarang ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Dr Ir Yahya Rachmana Hidayat mengatakan, Bappenas tidak dilibatkan secara langsung di dalam revisi UU Minerba No.3 2020. Ia menerangkan bahwa sebenarnya ada nilai positif terkait dengan UU Minerba baru tersebut, di mana ada poin terkait dengan hilirisasi mineral dan pertambangan.

“Ini memang kita perlukan, untuk meningkatkan nilai tambah dari Sumber Daya Alam (SDA) kita. Di lain pihak kontribusi pertambangan terhadap PDRB kalau kita melihat data series beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya pertambangan itu memiliki tingkat kemiskinan tidak lebih baik. Dan kalau kita lihat, kondisi pemanfaatan SDA Indonesia, kita sudah turun terus sampai saat ini sehingga strateginya dan kebijakannya adalah perlu beralih ke kebijakan konservasi dan kebijakan peningkatan nilai tambah,” terangnya. (cr5/b/aji)

Komentar Pembaca
   
.