Dishub Sultra Rancang Skenario New Normal Trasnportasi

Mulai Kenaikan Tarif Transportasi hingga Subsidi dari Pemerintah Daerah

166

 

Hado Hasina

 

KENDARI – Tatanan kehidupan baru (new normal) membuat aktivitas masyarakat harus hidup berdampingan dengan pandemi virus corona. Hal ini mempengaruhi seluruh aspek ekonomi, tak terkecuali transportasi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sultra, Hado Hasina mengatakan, kesiapan Dishub Sultra dalam penerapan New Normal di bidang transportasi bergantung pada regulator pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Pemerintah pusat diwakilkan oleh Kepala bandara, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

“Kalau saya mewakili Gubernur Sultra untuk menata transportasi, saya mewakili pak gubernur untuk menangani tugas-tugas menteri yang ada di sini. Sehingga koordinasi itu bisa kita lakukan secara baik,” ucapnya

Dia mengatakan, yang paling terpenting adalah di setiap simpul transportasi, yakni simpul udara di bandara, simpul laut di pelabuhan simpul darat di terminal, sekalipun dikelola oleh kementerian, dishub yang koordinasikan, itu semua dilakukan untuk memastikan bahwa di semua tempat harus ada posko.

“Di posko itulah nanti dilakukan pengecekan, misalnya posko di pelabuhan, sebelum orang mau ke Raha atau ke Baubau, ada tujuh hal yang harus dipenuhi setiap calon penumpang. Seperti harus sehat dulu, harus ada hasil rapid test dari petugas kesehatan baik itu dari klinik maupun rumah sakit dan harus ada keterangan perjalanan dinas,” ucap Hado.

Lanjut dia, sekarang ini perjalanan melalui angkutan sangat ketat, itulah yang disebut dengan new normal transportasi, yaitu bentuk kehidupan baru dalam pelaksanaan penyelenggaraan transportasi.

“New normal merupakan situasi di mana masyarakat akan beraktivitas dengan cara baru, yaitu menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain dan tidak berkerumun baik itu di kantor maupun di tempat umum atau di transportasi publik seperti pesawat , kapal laut dan lainnya,” katanya.

Dia menggambarkan penerapan New Normal di kapal laut, perusahaan harus menerapkan physical distancing, mengurangi jumlah kapasitas hanya 50 persen saja. Lalu bagaimana dengan tarif, Pasalnya , jika kapasitas penumpang dikurangi, maka pendapatan mereka pun akan berkurang. Apakah menutup biaya operasional?,

“Angkutan itu tidak boleh melewati 50 persen dari kebutuhannya. Dampaknya kalau selama ini kapal memuat 500, tetapi kita harus batasi hanya 250, pertanyaannya siapa yang bisa membiayai kekurangan operasionalnya?. Olehnya itu ada skenario yang akan dilakukan yaitu dengan menaikkan tarif perjalanan atau subsidi pemerintah. Pasalnya, Mereka tidak mungkin beroperasi kalau biaya operasional tidak bisa ditutupi,“ sebutnya.

Kondisi yang demikian, Dia bilang, dibutuhkan intervensi pemerintah maupun legislatif dalam hal implementasi subsidi anggaran transportasi. pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mesti menyiapkan konsep regulasi kenaikan tarif hingga konsep subsidi transportasi untuk menjamin tetap terselenggaranya jasa angkutan.

“Seharusnya memang pengambil keputusan di daerah itu menerapkan mekanisme subsidi, misalnya ada sebagian yang di tanggung pemerintah. Karena itulah gambaran tatanan kehidupan baru di bidang transportasi yang akan terjadi di masa akan datang,” pungkasnya. (p2/b/aji)

Komentar Pembaca
   
.