Empat Fraksi Menolak Tambahan Psikotes SKB Dalam Rekruitman CPNSD Muna

1.607
Fraksi DPRD Muna menyatakan menolak tambahan tes psikologi. 

RAHA-Wacana Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muna, Sukarman Loke untuk menambah tes psikologi (psikologi) pada fase Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Muna rupanya menuai pro kontra di masyarakat.

Hal itu memantik sejumlah fraksi di DPRD Muna untuk ikut bersuara dan menentukan sikap. Selasa (2/6/2020) empat fraksi DPRD Muna akhirnya sepakat menolak tambahan psikotes pada tes SKB. Penolakan tersebut dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan sikap, menolak psikotes yang telah direstui oleh Panitia Seleksi nasional (Panselnas) itu.

Empat fraksi DPRD Muna yang sepakat menolak adalah Fraksi Demokrat yang diteken oleh ketua fraksinya, Awal Jaua Bolombi, Fraksi PDIP yang diteken ketua fraksi, Anwar, Fraksi Nasdem PAN (gabungan Nasdem dan PAN) yang diteken Tarimi,SH dan Fraksi Hanura yang diteken oleh Irwan. Sementara empat fraksi lainnya, yakni Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Keadilan Pembangunan (gabungan PKS dan PPP), dan Fraksi Golongan Karya (Golkar) belum menentukan sikap.

Diwawancarai jurnalis Rakyat Sultra, Awal Jaya Bolombo mengatakan, kendati tambahan psikotes tersebut dibolehkan dalam Permenpan No.23 tahun 2019, namun tes itu tidak menjadi wajib dilakukan, apalagi kondisi daerah tengah berada dalam wabah pandemi Covid-19.

Terakit alasan untuk menghasilkan CPNSD yang berkualitas dan berintegritas, pria yang akrab disapa AJB ini mengatakan, kualitas CPNSD yang dihasilkan melalui tes tahun sebelumnya hasilnya cukup memuaskan tanpa ada aroma kecurangan. “Pelaksanaan tes sebelumnya cukup memuaskan, hasilnya juga baik dan berkualitas,”kata AJB.

Legislator dua periode ini menandaskan, tambahan tes psikologi ini justru akan menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan dalam proses rekruitmen CPNSD Muna ini, sebab tes psikologi ini dilakukan secara manual. “Untuk menghindari kecurigaan soal kemurnian tes CPNSD Muna ini, kami Fraksi Demokrat tegas menolak tambahan tes psikologi ini,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan sikap ini, Fraksi Demokrat akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk bersurat ke Panselnas untuk menyampaikan sikap penolakan ini. “Pernyataan sikap ini juga akan menjadi dasar bagi Komisi I untuk mengundang BKPSDM Muna guna dimintai penjelasan terkait tambahan tes psikologi ini,”tutupnya.

Gayung bersambut, Irwan, Ketua Fraksi Hanura juga tegas menolak tambahan tes ini, sebab menurut hematnya, tambahan tes ini lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. “Memang tambahan tes ini secara regulasi tidak dilarang, tapi tes itu juga tidak menjadi wajib. Dari sejumlah daerah di Sultra yang melaksanakan tes CPNSD, hanya Muna yang menambah tes psikologi yang akan dilakukan secara manual. Pertanyaannya ada apa ?,” ucap Irwan.

Legislator dua periode ini mengamati, output ASN yang dihasilkan melalui tes Commputer Assisted Test (CAT) selama ini cukup memuaskan dan jauh dari aroma kecurangan dan transaksional. “ASN yang lulus tes CPNSD selama ini tidak ada yang bermasalah, belum ada yang tersandung kasus asusila. Tambahan tes psikologi ini hanya akan membuat gaduh karena dilakukan secara manual dan tidak ada jaminan kemurnian tes ini. Fraksi Hanura tegas menolak,” tegasnya.

Jika Sukarman berpendapat tambahan tes psikologi ini untuk mendapatkan CPNS yang berkualitas dan berintegritas dengan pekerjaannya, maka Irwan justru berpendapat sebaliknya. Hematnya, tambahan psikotes ini hanya akan menjadi batu sandungan bagi CPNSD yang memiliki kecerdasan akademik yang baik (berkuakitas) untuk bisa menjadi ASN sehingga akan menurunkan kualitas rekruitmen ASN di Kabupaten Muna.

Juga ditambahkan oleh Iskandar, anggota Komisi I DPRD Muna bahwa tambahan tes psikologi ini sangat kental dengan aroma subjektifitas dalam proses rekruitmen CPNSD Muna, sehingga wacana tambahan tes ini harus dipertimbangkan kembali. (sra/aji)

Komentar Pembaca
   
.