Geliat Dunia Pemasyarakatan Menuju New Normal

97

OLEH : EMBRI SUNGKUSARA, SE*

 

Sudah cukup lama kita berada dalam suasana pengasingan diri, namun cara ini merupakan solusi terbaik dalam strategi perang melawan pandemi, namun seiring berjalannya waktu, belum ada satupun sinyal yang menandakan bahwa perang ini akan usai.

Beberapa waktu lalu, setelah pandemi ini ditetapkan sebagai bencana nasional oleh presiden melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), semua instrumen negara mulai dari kementerian/embaga, sampai dengan pemerintah daerah, diminta untuk bekerja maksimal, mengerahkan segala sumberdaya yang dimiliki untuk menyelamatkan rakyat dari penyebaran Covid-19.

Namun sebelum Keppres ini terbit, pada Minggu (15/3/2020), Presiden Joko Widodo melalui pidato resminya di Istana Bogor, telah menginstruksikan kepada setiap masyarakat dengan segala kluster mulai dari Aparatur Sipil Negara, pengusaha, karyawan, dan masyarakat pada umumnya untuk tetap di rumah dan mengorganisasi setiap pekerjaannya dengan mandiri di rumah (work from home), begitu pula dengan pelajar untuk melaksanakan pembelajaran di rumah (learning from home). Instruksi ini dimaksudkan sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran Covid-19.

Sejalan dengan instruksi presiden tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan ini diambil dalam upaya penyelesaian masalah overcrowded dan COVID-19 yang sifatnya sangat mendesak. Dua hal yang apabila dikawinkan akan menjadi ledakan musibah dan sangat mempengaruhi risiko keamanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan petugas Pemasyarakatan sendiri. Tentu kontribusi utamanya adalah akibat kapadatan hunian lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) sehingga jaga jarak (physical distancing) tidak dapat lagi dilakukan secara ideal sehingga program asimilasi dan integrasi di rumah adalah solusi yang dianggap paling relevan.

Walaupun awalnya keputusan ini menuai banyak kritikan dari masyarakat, serta munculnya ketakutan bahwa tingkat kejahatan akan meningkat seiring pelaksanaan asimilasi dan integrasi di rumah, namun pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan stakeholder lainnya yang paham betul dengan Sistem Pemasyarakatan melakukan counter narasi yang baik dan efektif sehingga ketakutan masyarakat dapat diredam.

Asimilasi dan integrasi sejatinya adalah bentuk pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang telah ada sejak disahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995. Program pembauran klien dengan masyarakat sejak dulu dilaksanakan, hanya saja Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 adalah upaya percepatan proses administrasi dengan peningkatan pengawasan maksimal oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan.

Keputusan Menkumham ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan menyempurnakan prosedur lama menjadi prosedur baru yang pastinya lebih efektif. Memang terkadang dianggap perlu untuk melakukan perubahan-perubahan secara radikal. Pandemi global menjadi katalis bagi Pemasyarakatan untuk bermetamorfosa secara radikal dalam mewujudkan tujuan organisasinya. Hal-hal yang tidak efesien lagi harus ditinggalkan dan menyesuaikan diri menuju era kenormalan baru.

Saat ini, istilah new normal atau kenormalan baru menjadi salah satu topik paling hangat yang menjadi bahan perbincangan banyak orang, Lalu apa sebenarnya new normal atau kenormalan baru itu.
Istilah new normal pertama kali digunakan oleh Roger Mcnamee, seorang investor teknologi, yang mengulas dalam sebuah artikel oleh Polly Labarre dengan judul “The New Normal” di Majalah Fast Company pada tanggal 30 April 2003. Menurutnya, new normal atau kenormalan baru adalah suatu waktu dimana kemungkinan besar anda bersedia bermain dengan aturan baru untuk jangka panjang.

Beberapa tahun kemudian, setelah ekonomi industri dilanda krisis keuangan, Istilah new normal kembali muncul dalam publikasi sebuah artikel yang ditulis oleh Rich Miller dan Matthew Benjamin dengan judul “Post-Subprime Economy Means Subpar Growth as New Normal In U.S”. artikel tersebut tayang di Bloomberg pada 18 Mei 2008.

Setahun kemudian, new normal kembali ramai diperbincangkan setelah muncul dalam kolom opini berjudul “Prepare for the Best” yang ditulis oleh Paul Glover. Artikel tersebut tayang di media daring Philadelphia Citypaper pada 29 Januari 2009.
Lalu disaat ini, dimasa pandemi Covid-19, istilah new normal kembali mencuat, terlebih setelah Presiden Joko Widodo dalam pernyataan resminya Kamis (26/5/2020), memerintahkan jajarannya untuk mensosialisasikan kebijakan new normal kepada masyarakat secara massif. Kebijakan ini dianggap yang terbaik oleh pemerintah sebagai konsekuensi dari pandemi Covid-19.

Setelah pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial berskala besar, dampaknya tidak hanya pada perubahan gaya hidup masyarakat saja, namun juga ekonomi negara yang terhenti. Inilah mengapa new normal dianggap sebagai jalan terbaik di tengah pandemi virus Corona. New Normal berarti hidup dan menjalani aktivitas, pekerjaan, dan interaksi dengan orang lain dengan cara yang baru.

Setelah pernyataan presiden tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di sela-sela acara Pelantikan Pejabat Eselon II di Graha Pengayoman, Jakarta pada Kamis (28/5/2020), berkesempatan menyisipkan instruksi presiden tersebut. Yasonna menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah merancang satu era baru, yakni new normal yang merupakan tatanan hidup baru sebagai konsekuensi dari pandemi virus Corona. Dia mengatakan, kondisi normal yang baru ini adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan tugas aktivitas normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Namun, dia menegaskan hal ini bukan berarti pemerintah akan mulai membuka tempat-tempat yang selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditutup untuk mencegah meluasnya penyebaran virus ini.

“Kita sekarang ini perlu membudayakan hidup dalam kondisi masih adanya Covid-19. Maka protap dari protokol kesehatan mencegah Covid-19 harus tetap menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari di kantor, di rumah, di tempat-tempat Saudara bepergian,” ujarnya.

Di tengah kondisi belum ditemukannya obat ataupun vaksin, dia menyatakan pemerintah, termasuk para ASN, tidak dapat menutup diri selamanya. Oleh sebab itu, dia meminta jajaran pegawai di Kemenkumham untuk mempersiapkan diri seoptimal mungkin, dari sisi aturan, sumber daya manusia, hingga sarana prasarana terkait lainnya untuk menghadapi new normal.

“Diperlukan disiplin yang tinggi, kerja sama yang baik, dan kesadaran yang baik tentang adanya pandemi ini. Penyebaran virus corona mengharuskan kita untuk taat kepada protokol kesehatan tersebut,” ujar Yasonna.

Merespon pesan Yasonna tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu Unit Eselon I di bawah Kementerian Hukum dan HAM bergerak cepat dengan menginstruksikan kepada setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, agar meningkatan kewaspadaan dan bekerja maksimal dalam melaksanakan protokol kesehatan, pencegahan dan penanganan covid-19.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam instruksi tersebut adalah :
1. Mengingatkan petugas pemasyarakatan untuk mematuhi aturan protokol kesehatan dengan disiplin;
2. Melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang akan memasuki UPT Pemasyarakatan;
3. Pembatasan secara ketat keluar masuknya orang dan barang ke dalam UPT Pemasyarakatan;
4. Kewajiban mencuci tangan sebelum masuk dan akan keluar dari UPT Pemasyarakatan;
5. Kewajiban bagi semua orang untuk selalu menggunakan masker kain selama berada di dalam UPT Pemasyarakatan;
6. Pelaksanaan Physical dan Sosial Distancing antar sesama petugas, petugas dan warga binaan, dan sesama warga binaan;
7. Pelaksanaan isolasi bagi tahanan dan warga binaan yang terindikasi Covid-19;
8. Pelaksanaan isolasi mandiri bagi petugas yang terindikasi Covid-19;
9. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 setempat.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga telah melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi penyebaran virus Corona di rutan/lapas antara lain dengan melakukan penyemprotan disinfektan, pengurangan intensitas kehadiran petugas, pemberian multivitamin dan extrapuding untuk narapidana, tahanan, dan anak pidana, pembatasan kegiatan pembinaan yang melibatkan stakeholder / mitra pembinaan dari luar, hingga mengganti model kunjungan dan sidang menjadi video conferency.

Namun kebijakan tersebut belum terbukti ampuh untuk menekan penyebaran Covid-19 di lapas dan rutan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait sebaran covid-19 di UPT Pemasyarakatan per tanggal 25 Mei 2020.

Petugas Pemasyarakatan : a. OTG : 22 orang, b. ODP : 0 orang, c. PDP : 0 orang, d. Positif : 2 orang, e. Sembuh 3 orang, f. Meninggal : 0 orang

Tahanan/Narapidana/Anak : a. OTG : 169 orang, b. ODP : 1 orang, c. PDP : 3 orang, d. Positif : 35 orang, e. Sembuh 4 orang, f. Meninggal : 0 orang.

Data tersebut menunjukan bahwa saat ini UPT Pemasyarakatan (Lapas dan Rutan) dalam kondisi siaga I. Kondisi tersebut akan berubah jika penanganan dan kesiapsiagaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kurang responsif, tentu akan berakibat fatal dan sangat berbahaya jika kondisi ini tidak tertangani dengan baik serta penanganan yang cepat dan tepat. Tentu sangat disayangkan jika terjadi kecerobohan serta langkah yang tidak antisipatif yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu jika pelaksana teknis di Lapas dan Rutan tidak menerapkan langkah antisipatif. Bisa dibayangkan bagaimana bencana bisa terjadi di dalam kondisi darurat virus covid-19.

Semoga kebijakan new normal tetap menjadikan suasana lapas dan rutan aman terkendali, dan menjadi titik balik yang membawa angin segar menuju peradaban yang lebih baik. Perang melawan pandemi telah menguras banyak energi, hidup harus terus berjalan, saatnya merubah arah, menyudahi perang dengan berdamai.

*) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Bapas Kelas II Kendari

Komentar Pembaca
   
.