Gubernur: Pemberantasan Narkoba Harus Serius dan Terpadu

16
Gubernur Sultra, Ali Mazi membuka rapat kerja program anti narkoba di instansi pemerintah, Kamis (11/6/2020)

 

KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar acara rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba di instansi pemerintah lingkup provinsi Sultra.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), H Ali Mazi mengungkapkan, kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang harus diatasi secara serius dan terpadu.

Dia menuturkan, tugas melawan kejahatan peredaraan gelap dan penyalahgunaan narkoba, tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen, sehingga diperlukan keterlibatan semua unsur untuk bersama-sama sejak dini mencegah peredaraan dan penyalahgunaannya.

“Narkoba telah merambah hampir semua kalangan mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum. Olehnya itu harus ada langkah tegas dan terukur dalam mengatasi narkoba,” ujarnya di Kendari, Kamis (11/6/2020).

Untuk itu, kata dia, selaku pimpinan Pemprov Sultra, pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi adanya kegiatan rapat kerja ini, sebagai salah satu wahana bertukar informasi, menyamakan persepsi dan memadukan langkah-langkah semua stakeholder pemerintah di daerah ini untuk bersama-sama mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan cara pencegahannya agar tidak semakin meluas.

Dia menuturkan, masalah yang ditimbulkan oleh narkoba akan menggerogoti bangsa dari hulu sampai hilir dan dari generasi ke generasi. Narkoba menjadi ancaman terbesar bagi bonus demografi bangsa pada tahun 2030 nanti.

“Dalam mengatasi permasalahan narkoba diperlukan strategi khusus yaitu keseimbangan penanganan antara pendekatan penegak hukum dan pendekatan kesehatan,” ucapnya.

Lanjutnya, pendekatan penegak hukum bertujuan memutus mata rantai pemasok narkoba mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedar. Sedangkan pendekatan kesehatan bertujuan untuk mencegah agar tidak terlibat masalah narkoba, serta memutus mata rantai bagi pengguna narkoba.

Selain pendekatan hukum dan kesehatan, upaya pemberdayaan masyarakat harus optimal untuk turut aktif dalam menanggulangi permasalahan narkoba.

Dia menambahkan, dalam rangka mendukung upaya penanggulangan norkoba di bumi anoa, Pemprov Sultra telah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, pesikotropika dan zat adiktif lainnya.

“Kami juga melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba pada semua elemen masyarakat,” tutupnya. (r5/b/aji)

Komentar Pembaca
   
.