Negara Harus Berjalan

(Menunda atau Melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah Dimasa Pandemi)

232

Oleh: Jushriman, SH

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global pada Rabu (11/3/2020) malam. Sementara itu, kasus positif Covid-19 menyebar di Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020, kemudian pada tanggal 9 April 2020 Covid-19 sudah menyebar ke 34 Provinsi, sehingga menimbulkan dampak pada: Sosial ekonomi, harga masker medis di Indonesia melonjak lebih dari enam kali lipat, dengan harga eceran karena kepanikan warga.

Ekonomi, tren penurunan harga saham di seluruh dunia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah bahkan sebelum konfirmasi COVID-19 pertama di Indonesia. Menanggapi ekspektasi perlambatan ekonomi di Indonesia akibat menurunnya kegiatan ekonomi Tiongkok, Bank Indonesia memangkas suku bunganya sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% pada 20 Februari.

Pada 12 Maret, saat WHO mengumumkan pandemi, IHSG jatuh 4,2 persen menjadi 4.937 ketika sesi Kamis dibuka, yang merupakan level yang tidak pernah terjadi selama hampir empat tahun terakhir. Pada 13 Maret, perdagangan saham dihentikan untuk pertama kalinya sejak 2008 karena pandemi.

Sementara itu, perdagangan Bursa Efek Indonesia telah mengalami penghentian perdagangan (trading halt) sebanyak lima kali sejak diberlakukan terhitung 11 Maret 2020. Penghentian transaksi perdagangan terjadi masing-masing pada 12 Maret 2020 pada pukul 15:33 WIB, 13 Maret 2020 pukul 09:15:33 waktu JATS, kemudian 17 Maret 2020 pukul 15:02 waktu JATS, dan 19 Maret 2020 pukul 09:37 JATS. Transaksi perdagangan kelima yang dihentikan terjadi pada 23 Maret 2020, pukul 14:52:09 waktu JATS.

Penurunan pendapatan. Pemerintah telah menyusun kajian dampak ekonomi dan penurunan penghasilan masyarakat di setiap provinsi berdasarkan skenario ringan, sedang, hingga buruk. Skenario tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat dengan para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia pada 24 Maret 2020. Skenario mengacu kepada daya tahan ekonomi setiap provinsi maupun penurunan pendapatan para pelaku ekonomi. Dalam skenario sedang, dampak koronavirus akan membuat pendapatan buruh di Nusa Tenggara Barat turun sekitar 25% dan mampu bertahan hingga Juni-September 2020. Di sektor UMKM, dampak penurunan pendapatan terbesar bakal terjadi di Kalimantan Utara sebesar 36% dengan kemampuan daya tahan hingga Agustus-Oktober 2020.

Sementara itu, bagi pengemudi supir angkutan umum dan ojek, penurunan pendapatan terbesar bakal terjadi di Sumatra Utara sebesar 44%.Bagi petani dan nelayan, penurunan pendapatan terbesar bakal terjadi di Kalimantan Barat sebesar 34% dengan kemampuan daya tahan sampai Oktober-November 2020.

Nilai tukar rupiah. Pada 17 Maret, nilai tukar rupiah melemah ke kisaran Rp15.000-an, sehingga mengulangi lagi pencapaian serupa pada Oktober 2018.[454] Pada penutupan 23 Maret, nilai tukar menyentuh angka Rp16.000-an. Pada penutupan 9 April, nilai tukar kembali ke kisaran Rp15.000-an. Pada penutupan 30 April, nilai tukar kembali ke kisaran Rp14.000-an. Untuk mencegah nilai tukar menyentuh kisaran Rp17.000-an, Bank Indonesia menggunakan cadangan devisa sebesar $7 miliar (Rp105 triliun), sehingga cadangan devisi pada akhir Maret 2020 sebesar $121 miliar, turun US$ 9,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia juga membeli surat utang negara yang dijual pihak asing hingga Rp 166,2 triliun.[455] Pada 5 Juni, rupiah menguat drastis hingga mencapai kisaran Rp13.000-an.

Dampak Hukum dan Politik

Akibat pandemi Covid-19 kemudian sebagai langkah pencegahan, pemerintah melakukan pembatasan aktivitas kehidupan masyarakat diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dikenal dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Akibat dari adanya pembatasan sosial, bukan saja berdampak pada bidang sosial ekonomi, namun semua aspek kehidupan manusia juga mengalami dampak termasuk aktivitas keagamaan, bahkan kemudian pada agenda pemilihan kepala daerah yang sejatinya digelar pada bulan September tahun 2020, terpaksa harus dilakukan penundaan disertai dikeluarkannya payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi undang-undang, dalam Pasal 201A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 : Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Tentu saja hal tersebut menimbulkan beragam tanggapan dimasyarakat diantaranya bahwa kegiatan dimaksud akan membahayakan penyelenggara dan masyarakat, akan berdampak pada kualitas pemilihan dan berpotensi terjadi maladministrasi, oleh karena kurva penyebaran dan kasus positif covid-19 belum menunjukan penurunan atau dengan kata lain masa pandemi covid-19 belum berakhir, mengutip keterangan Menteri Dalam Negeri, “Kenapa Pilkada nggak ditunda 2021 saja? Apakah problem Covid-19 pada 2021 ini selesai? Siapa bisa jamin? Nggak ada. Terus nggak bisa jamin mau kapan, mundur 2022 siapa yang bisa jamin, ada waktunya kepala daerah ini berhenti masa jabatannya dan sementara diganti Plt. Plt tidak memiliki kewenangan penuh dan tidak bisa mengandalkan di bawah Plt. Kita perlu kepemimpinan power penuh,”.

Pendapat Penulis

Mengenai pendapat yang setuju dan tidak setuju pelaksanaan pemilihan kepala daerah digelar tahun 2020 merupakan hal yang dapat dimaklumi dan memang merupakan 2 pilihan sulit, memang benar penanganan Covid-19 wajib menjadi prioritas, namun bukan berarti karena alasan penanganan Covid-19 sehingga harus menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020 untuk waktu yang tidak dapat dipastikan atau menunggu berakhirnya masa pandemi Covid-19, karena ada hal serius dan sangat penting yang menjadi tugas, kewenangan serta tanggung jawab Kepala Daerah, adapun mengenai eksistensi, tugas, kewenangan serta tanggung jawab Kepala Daerah sebagaimana pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945. Dalam hal ini penting menyimak ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945; Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, sedangkan dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945; pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Apabila membaca pasal 18 ayat (2) UUD 1945, dapat dipahami betapa pentingnya peran Gubernur, Bupati dan Walikota, realita saat ini walau baru beberapa bulan dapat kita lihat dan rasakan di masyarakat sekitar betapa sulitnya perekonomian dan daya beli masyarakat bahkan untuk kebutuhan pokok sekalipun, hal ini tentunya tidak lain sebagai dampak penyebaran covid-19 yang disertai adanya pembatasan sosial, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahu membahu melakukan upaya memutus penyebaran covid-19, menjaga stabilitas ekonomi, melakukan upaya mensejahterakan masyarakat dan termasuk menyalurkan bantuan kebutuhan pokok masyarakat kategori tidak mampu dan masyarakat terdampak covid-19, sehingga apabila masalah pandemi covid-19 belum bisa diselesaikan atau belum ditemukan obatnya sampai batas waktu berakhir masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota, pertanyaannya siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan di daerah untuk membantu pemerintah pusat mengurus masalah pandemi covid-19 dan menjaga stabilitas ekonomi, melakukan upaya mensejahterakan masyarakat termasuk pemenuhan bantuan kebutuhan pokok masyarakat kategori tidak mampu dan masyarakat terdampak covid-19 ??? tentu bukan merupakan solusi yang tepat, apabila harus digantikan oleh pelaksana yang diangkat secara administrasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui pastinya karena menunggu berakhirnya pandemi covid-19 yang entah kapan berakhirnya?.

Sungguh tidak dapat dibayangkan apa jadinya, jika 270 Kepala Daerah se Indonesia dijabat oleh pelaksana secara administrasi dengan kewenangan yang terbatas, yang pastinya pemerintahan daerah tidak akan berjalan efektip dan pastinya hal tersebut akan berdampak pada pemerintah pusat selanjutnya rakyat yang akan merasakan akibatnya, berikut : tentang pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021, Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan September 2020, Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Oleh karena itu menurut penulis, masalah pandemi covid-19 dan masalah pemilihan Kepala Daerah adalah 2 hal yang harus jadi prioritas tanpa ada yang dikesampingkan atau didahulukan, adapun mengenai teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dimasa pandemi covid-19, hal tersebut tentunya dikembalikan kepada pihak penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dengan pihak terkait tanpa mengurangi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, namun pada pokoknya negara harus berjalan dan untuk itu dibutuhkan kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis dan memiliki kewenangan secara penuh untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.