Pansus Dugaan Ijazah Palsu Laode Arusani Disebut Inprosedural

133
Massa aksi yang berupaya masuk ke gedung DPRD Kabupaten Busel untuk bertemu para wakil rakyat, Rabu (24/6/2020). Foto: LM Suharlin/Raktyat Sultra.

 

BATAUGA- Ratusan warga Buton Selatan (Busel) yang tergabung dalam Forum Aspirasi masyarakat Busel mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan. Kehadiran para parlemen jalanan itu guna mempertanyakan pembentukan panitia khusus (pansus) dewan atas dugaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan, Laode Arusani yang dianggap inprosedural.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Madin menuturkan pihaknya sangat menyayangkan langkah anggota DPRD Kabupaten Busel yang terkesan tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Dimana, keputusan tersebut berdampak pada tercorengnya kinerja lembaga negara di kabupaten Beradat itu.

“Pembentukan pansus itu bukan sekedar membalikkan telapak tangan. Melainkan ada tahapan mekanisme dan rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh setiap anggota DPRD Kabupaten Busel,” tuturnya.

Kata dia, dalam ketentuan pembentukan pansus tentu berhubungan dengan mekanisme pengawasan atau kontrol atas kebijakkan daerah yang dinilai bermasalah (janggal,red). Dimana dalam pansus tersebut, DPRD Kabupaten Busel akan bekerja untuk memverifikasi kebijakan daerah yang telah dilakukan.

“Dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 159 mengisyaratkan para wakil rakyat dalam melayangkan hak angket harus berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang diduga telah menyalahi undang-undang.Jadi kenapa juga harus membentuk pansus ijazah palsu yang ranahnya bukan pada DPRD itu sendiri bahkan kasus tersebut telah di SP3 oleh penegak hukum,” tambahnya.

Dia menambahkan, pembentukan pansus oleh DPRD Kabupaten Busel dinilai pihaknya juga sangat sarat akan politik busuk yang dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang mencoba merusak tatanan pemerintahan di Kabupaten Busel itu. Pasalnya, paripurna angket pembentukan pansus tersebut secara tiba-tiba tanpa diagendakan dan dilayangkan surat kepada masing-masing anggota.

“Ini telah mencederai demokrasi di Buton Selatan. Kenapa bisa sekelas DPRD bisa diatur oleh desakan demonstran untuk hari itu juga dibentuk pansus dewan. Harusnya DPRD mempertimbangkan dulu apakah ini layak dibentuk atau tidak. Takutnya hari ini seperti itu, besok dikepung lagi untuk bentuk ini maka DPRD juga ikut seperti itu. Dimana marwah DPRD kabupaten Buton Selatan sesungguhnya kalau bekerja sesuai pesanan sejumlah oknum yang tak bertanggung jawab itu,” jelasnya.

Dijelaskan, pihaknya meminta DPRD Kabupaten Busel untuk segera mencabut dan membatalkan pembentukan pansus dugaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan, Laode Arusani. Terlebih, kasus dugaan ijazah palsu bukanlah kewenangan DPRD kabupaten Busel melainkan penegak hukum.

“Kenapa harus bentuk pansus lagi kalau kasus ini dimata hukum telah dihentikan penyidikannya (SP3,red). Ini sama halnya DPRD Kabupaten Busel mencari-cari pekerjaan yang pada akhirnya berdampak pada mubazirnya keuangan daerah untuk membiayai hal-hal yang tidak perlu dilakukan,” tegasnya.

Untuk diketahui, emosi para peserta aksi sempat meluap setelah para wakil rakyat Kabupaten Beradat itu enggan berkantor. Bahkan, para peserta aksi mencoba menjemput para anggota DPRD Kabupaten Busel dikediamannya namun upaya tersebut sia-sia. (m2/b/aji)

Komentar Pembaca
   
.