Pemanfaatan Dana Refocusing Perlu Dibuka

64
Muhammad Endang

KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra meminta supaya penggunaan dana refocusing sebesar Rp 400 miliar untuk menanggulangi virus Corona atau Covid-19 di Sultra dibuka seluas-luasnya. Hal ini penting agar masyarakat Sultra bisa mengetahui pemanfaatan dana tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang mengaku kalau sampai sekarang mereka kesulitan menyampaikan hasil pantauan terhadap penggunaan dana refocusing tersebut. Pasalnya, peraturan kepala daerah mengenai alokasi, rincian rencana kerja dan anggaran (RKA), dan pemanfaatan dana tersebut belum diterima oleh parlemen.

Padahal mereka telah bersurat kepada Sekretaris Pemerintah Provinsi Sultra dan Kepala Bappeda Sultra untuk meminta peraturan kepala daerah itu. Sikap parlemen yang menyurati pemerintah provinsi untuk meminta rincian penggunaan dana refocusing bukan tanpa dasar.

“Kami ingin tahu penggunaan dan daftar rincian RKA dari Rp 400 miliar itu. Tapi hingga detik ini, kami belum dapat laporan penggunaan dana Rp 400 miliar itu. Padahal dalam surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, (pemanfaatan dana itu) wajib disampaikan ke DPRD sebagai bahan kami melakukan pengawasan,” ulasnya saat ditemui di Kendari, Senin (1/6/2020).

Selama ini, pihaknya banyak menerima laporan dari beberapa kepala desa, camat dan pemerintah kabupaten kota yang belum mendapat bantuan dari pemerintah provinsi. Padahal bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota telah disalurkan kepada warga.

Berita terkait

“Bahkan waktu saya di Konawe Selatan kemarin, ada kepala desa yang menyampaikan belum mendapat bantuan dari pemerintah provinsi,” akunya.

Selain meminta laporan pemanfaatan dana refocusing, Ketua DPD Partai Demokrat Sultra ini juga berharap kepada pemerintah provinsi agar menyampaikan secara terbuka kepada publik mengenai bantuan yang bersumber dari APBD Sultra dan donasi. Hal ini penting disampaikan untuk menghindari kecurigaan publik kepada pemerintah provinsi.

“Makanya saya minta kepada gubernur untuk menyampaikan kepada publik sebagaimana dilakukan kepala daerah yang lain di Indonesia mengenai rincian belanja dari dana refocusing Rp 400 miliar,” ungkapnya.

Saat ini, ia juga mendapat informasi ada beberapa daerah yang mendapat sumbangan dari pemerintah provinsi seperti Pemerintah Kota Kendari sebanyak Rp 1 miliar dan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebanyak Rp 500 juta. Hal seperti ini perlu dijelaskan kepada publik mengapa dua daerah itu mendapat sumbangan pemerintah provinsi, sementara kabupaten lain seperti Konawe Selatan dan Konawe tidak mendapat sumbangan.

“Disampaikan saja ke publik supaya warga bisa tahu. Kenapa pemanfataan dana refocusing itu perlu dibuka? Karena itu merupakan dana publik,” bebernya. (rir/aji)

Komentar Pembaca
   
.