Pemkot Baubau Acuh, Dewan Kehilangan Taring

198
Rais Jaya Rachman

 

BAUBAU- Keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dalam mengawasi kinerja Pemkot Baubau nampaknya perlu dipertanyakan. Setelah menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemkot Baubau atas laporan penggunaan dana Covid-19, justru para wakil rakyat itu membatalkan rapat yang telah diatur dalam agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Baubau.

Akibat pembatalan RDP itu membuat sejumlah pihak bertanya-tanya. Bahkan tak sedikit masyarakat Kota Baubau menganggap Pemkot Baubau dan DPRD Kota Baubau tengah mempertontonkan ketidakbecusan dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Ketua Gerakan Banteng Muda Indonesia Kota Baubau, Rais Jaya Rachman sangat menyayangkan lakon yang dipertontonkan oleh dua lembaga daerah pemilik benteng terluas di dunia. Namun demikian, pihaknya lebih takut manakala sikap kedua lembaga itu justru menjadi kebiasaan buruk yang berdampak pada runtuhnya semangat pembangunan Kota Baubau.

“Pemkot Baubau jangan acuh terhadap permintaan DPRD Kota Baubau karena itu adalah tugas dewan. Begitu juga DPRD jangan kehilangan taring agar keseimbangan di daerah ini tetap terjaga,” tuturnya.

Kata dia, seyogyanya Pemkot Baubau lebih transparan dalam penggunaan dana Covid 19 yang telah menelan APBD Kota Baubau mencapai lebih dari Rp 110 miliar. Pasalnya, publik berhak tahu pengunaan dana yang bersumber dari APBD Kota Baubau untuk penanganan Covid-19 yang sangat erat hubungannya dengan kebutuhan masyarakat.

“Yang perlu digaris bawahi oleh Pemkot Baubau adalah dalam keadaan darurat seperti apapun itu yang namanya prinsip transparansi dan akuntabilitas harus tetap dijunjung tinggi. Hal ini dimaksudkan agar tidak memunculkan persepsi negatif masyarakat terhadap sebuah lembaga daerah,” tambahnya.

Dia menambahkan, dalam mekanisme pelaporan keuangan daerah diisyaratkan untuk dilakukan per triwulan bahkan per enam bulan oleh Pemkot Baubau kepada DPRD Kota Baubau. Namun hal tersebut dilakukan pada saat daerah dalam posisi normal bukan seperti saat ini yang tengah berjibaku melawan virus Corona.

“Memang tidak tertuang dalam sebuah aturan untuk melaporkan dana daerah perminggu atau bahkan perbulan. Namun, etikanya DPRD berhak meminta apapun data yang dimiliki oleh Pemkot Baubau untuk kemudian dijadikan acuan dalam memberikan sumbangan pemikiran,” jelasnya.

Dijelaskan, dalam kondisi darurat pandemi virus Corona di Kota Baubau tentu arah kebijakan setiap saat dapat berubah. Sehingga diperlukan keterbukaan informasi penggunaan dana hasil realokasi dan refokusing anggaran penanganan Covid-19 Kota Baubau.

“Dewan tentu memiliki fungsi mengawasi kinerja Pemerintah Daerah atas hasil kesepakatan bersama dalam realokasi dan refokusing anggaran penanganan virus Corona itu. Apalagi, dana tersebut merupakan dana gelondongan yang belum diketahui item-item apa yang harus dibelanjakan sesuai kebutuhan penanganan virus mematikan ini,” jelasnya. (m2/b/aji)

Komentar Pembaca
.