Pemkot Baubau Sepelekan Tugas dan Fungsi Dewan

269
Ketua DPRD Kota Baubau, Zahari saat memimpin rapat. Foto : LM.Suharlin/Rakyat Sultra.

 

BAUBAU- Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau kurang konsisten atas pelaporan penggunaan dana Covid 19 yang menelan APBD hingga mencapai Rp 110 miliar. Ini membuat anggota DPRD Kota Baubau naik tensi. Apalagi setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau dianggap telah mencoreng dan menyepelekan tugas dan fungsi para wakil rakyat.

Ketua DPRD Kota Baubau, Zahari menuturkan laporan penggunaan dana Covid 19 seyogyanya menjadi kewajiban Pemkot Baubau untuk diserahkan kepada anggota DPRD Kota Baubau. Apalagi, dana hasil realokasi dan refokusing anggaran penanganan virus Corona tersebut tidak tertuang dalam buku APBD Kota Baubau 2020 yang dibahas bersama Pemkot Baubau diakhir tahun 2019.

“Teman-teman anggota DPRD telah menanggapi pernyataan Sekda Kota Baubau yang dianggap telah menyepelekan peran DPRD. Tapi kami akan minta Pak Sekda untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang sangat menyinggung itu,” tuturnya.

Kata dia, yang patut dipahami oleh Sekda Kota Baubau bahwa laporan penggunaan dana Covid 19 berbeda dengan APBD Kota Baubau tahun 2020 yang telah disepakati bersama. Sehingga, dibutuhkan laporan penggunaannya sebagai acuan pihaknya dalam rapat pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 nantinya.

“Kalau APBD itu sudah jelas tertera didalamnya item-item belanjanya dan berapa besaran biayanya. Tapi kalau di dana refokusing kemarin itu namanya dana tidak tetap yang belum diketahui item apa yang harus dibelanjakan. Jadi wajib hukumnya Pemkot Baubau menyiapkan laporan penggunaannya untuk kemudian diketahui bersama,” tambahnya.

Dia menambahkan, bila penggunaan dana Covid 19 itu telah dikantongi oleh DPRD Kota Baubau dipastikan pihaknya akan mempermudah kinerja Pemkot Baubau dalam upaya memberi pemahaman kepada masyarakat. Pasalnya, sejauh ini masyarakat Kota Baubau telah bertanya-tanya terkait penggunaan dana bencana nonalam itu.

“Setidaknya bila masyarakat bertanya kepada kami tentang sejauh mana penanganan Covid 19 dengan dana yang begitu besar maka kami bisa memberikan mereka pemahaman. Di mana, dengan dana tersebut Pemkot Baubau telah bekerja dengan membelanjakan dana sebesar begini dan masih tersisa dana sebesar ini,” jelasnya.

Pihaknya menganggap Sekda Kota Baubau salah menerjemahkan maksud permintaan laporan penggunaan dana Covid 19 oleh pihaknya. Sehingga pernyataan yang dikeluarkan oleh jenderal ASN Kota Baubau itu justru menyinggung hati sejumlah pihak tak terkecuali para wakil rakyat Kota Baubau.

“Jangan samakan lembaga ini dengan auditor karena itu berbeda konteksnya. Hasil rekofusing kemarin juga telah memangkas sejumlah item belanja di DPRD Kota Baubau. Jadi salah besar kalau Pemkot Baubau memberikan pernyataan itu bukan sebuah kewajiban untuk dilakukan pelaporan ke kami,” kesalnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, DR Roni Muchtar M.Pd menjelaskan permintaan DPRD Kota Baubau untuk memberikan laporan keuangan penanganan Covid-19 di Kota Baubau bukanlah sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan oleh pihaknya. Pasalnya, pelaporan keuangan merupakan kewenangan auditor pemerintah bukan dari DPRD Kota Baubau.

“Tidak ada masalah dalam transparansi anggaran penanganan Covid-19 di Kota Baubau ini. Kalau kebenaran realisasi penggunaan anggaran Covid-19 ini maka itu kewenangan dari tim auditor pemerintah. Yang pasti tidak akan ada yang berani macam-macam menyelewengkan dana ini,” ucapnya. (m2/b/aji)

Komentar Pembaca
   
.