Petahana dan Narasi Penantang Baru Dalam Pilkada 2020

34

Oleh: Al Samiru, S.H*

Sempat mengalami drama penundaan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia kembali dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Desember 2020 mendatang. Sebanyak 270 daerah yang terdiri dari; 9 daerah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 untuk Bupati dan Wakil Bupati, dan 37 untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, akan meramaikan perhelatan demokrasi terbesar di tahun 2020 ini.

Pilkada 2020 merupakan momen yang dinantikan. Selain menguji kecintaan kita pada negara atau daerah, juga menguji nilai luhur dan cara kita berdemokrasi. Bagi sebagain kalangan, Pilkada adalah ajang untuk menguji kekuatan finansial dan adu popularitas. Ia menjelma sebagai ajang adu gengsi, nama besar, dan pertaruhan marwah partai politik, tidak terkecuali bagi peserta yang memilih jalur perseorangan (independent).

Puluhan baliho berseliweran di setiap sudut Kota. Bermacam rupa wajah dan figur-figur baru bermunculan. Ada yang tampil dengan bargaining agar dilirik Petahana, adapula yang hadir dengan jargon sebagai penantang untuk melawan Petahana. Penantang, hadir dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi, menebar pesona, dan klaim kekuatan dan kans serta basis massa yang riil, hingga berkeyakinan dapat mengalahkan political power Petahana.

Para kandidat, baik Petahana maupun Penantang, bergerak dengan propaganda (PsyWar politik) pada setiap safari politiknya.

*

Jika menilik riwayat pelaksanaan Pilkada, hegemoni Petahana cukup nampak dan terasa, hingga tidak jarang Penantang merasa phobia atas kedigdayaan Petahana. Meski begitu, tak jarang pula presepsi kedigdayaan ini justru dimaknai terbalik. Berubah menjadi spirit dan menumbuhkan motivasi bagi Penantang untuk tampil dengan strategi apik demi menumbangkan Petahana.
Petahana memang selalu menjadi momok bagi Penantang dalam perhelatan pemilihan apapun. Istilah Petahana diperkenalkan pertamakali oleh Salomo Simanungkalit menjelang pemilihan Presiden Indonesia tahun 2009, dimana saat itu Susilo Bambang Yudhoyono berusaha mempertahankan jabatannya sebagai Presiden.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Petahana dijelaskan berasal dari kata “Tahana” yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, petahana dipadankan dengan kata “incumbent”. Istilah asing ini kemudian diserap kedalam bahasa politik. Lebih jauh petahana dimaknai sebagai orang yang sedang memegang jabatan dan mengikuti kembali pemilihan untuk mempertahankan jabatannya. Artinya, jika ada petahana, maka asumsinya ada seorang Penantang yang hendak merebut jabatan tersebut. Jika pemilihan hanya diikuti oleh satu calon tunggal, maka istilah petahana tidak relevan untuk disematkan.

Petahana dan Potensial Penyalahgunaan Kekuasaan

Political power yang dimiliki petahana tidak bisa dianggap remeh. Selain kesiapan finansial, mengendalikan kekuasaan di tahun berjalan, menjadikan ia berpotensi menguasai banyak lini, bahkan cenderung membuka peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Praktik-praktik unfair dalam bentuk manajemen birokrasi yang menempatkan “orangnya” pada posisi strategis, melakukan intimidasi pada perangkat pemerintahan, mutasi atau penggantian posisi jabatan seenak hati, kadang banyak mengotori pesta dan menggerogoti nilai demokrasi kita.

Sejarah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) tercatat hampir sama tuanya dengan berdirinya sebuah Negara. Pada institusi Negara, melekat makna kekuasaan yang sangat rentan untuk disalahgunakan. Kekuasaan yang dimaksud dilihat dari sisi persaingan yang tidak sehat antar manusia, memberikan keuntungan bagi yang kuat dan mengorbankan pihak yang lemah. Thomas Hobbes dalam buku Leviathan memberi istilah bahwa, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus), yang dalam padanan familiarnya dikenal dengan prinsip hukum rimba, bahwa siapa yang kuat ialah pemenangnya.

Penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin untuk memuluskan kepentingan politik, dan mengawetkan kekuasaan. Ia seperti “jalur istimewa” yang dibungkus dalam kemasan alasan-alasan klise ala penguasa.

Secara implisit, penyalahgunaan kekuasaan bisa dimaknai serupa “korupsi kekuasaan”. Tidak jarang, oknum yang gila kekuasaan serba menghalalkan segala cara (permisivisme), cenderung demoralisasi dan mempertontonkan cara hidup yang kurang beradab secara politik. Di sisi lain, hukum yang semula menjadi kontrol, diperdaya bahkan ditaktisi secara dramatis lebih dulu.

Padahal sejatinya kekuasaan merupakan rahmat dan mandat religius, yang dalam mengembannya dituntut tanggung jawab dan amanah utuh semata mengharap ridho Tuhan Yang Esa. Allah SWT berfirman ”Sesungguhnya Tuhan memerintah kamu (penyelenggara negara supaya menyampaikan amanah kepada (rakyat diantara manusia supaya menjatuhkan vonis) hukuman dengan adil. Sesungguhnya Tuhan memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan maha mendengar dan mahan mengetahui” (Qs. An-Nisa: 58).

Pada ayat selanjutnya Allah SWT kembali menegaskan, “Hai orang-orang yang beriman, taatlah pada hukuman Tuhan dan Rasulnya serta Ulil Amri diantara kamu maka apabila timbul pertentangan paham dalam suatu persoalan diantara kamu, maka kembalikanlah kepada Tuhan dan Rosul yang demikian itu lebih baik dan sebagus-bagus pendirian” (Qs. An-Nisa: 59).
Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan perintah secara tegas kepada kita semua untuk memelihara keadilan dan amanah dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal menjalankan amanah kepemimpin, bukan malah berlaku sewenang dan cenderung menyalahgunakan kekuasaan.

Syak Wasangka dan Serangan Hoax

Selain persoalan penyalahgunaan kekuasaan, momen Pilkada juga diwarnai perang wacana masyarakat. Silang pendapat yang kadang “tidak sehat” ini didasari oleh fanatisme dan sesat pikir. Tentu hal ini merupakan sikap yang tidak dewasa dalam berpolitik.

Kondisi ini kadang dimanfaatkan oleh para kandidat untuk melebarkan ruas kepentingan politiknya. Syak wasangka tumbuh subur dalam lingkungan dan kehidupan masyarakat. Tahun politik membuat masyarakat over sensitive. Segala hal diukur dan dinilai hanya dalam kerangka politik semata.

Terlebih saat ini, fase kehidupan sosial yang serba digitalisasi. Hidup saling mencurigai mudah lahir dari hasil konsumsi informasi yang tidak objektif. Penyebaran berita bohong (hoax) dengan menggunakan instrumen digital disinyalir memainkan peran yang sentral. Keterbukaan akses informasi menstimulasi berbagai hal, membanjiri kehidupan dengan banyak informasi beragam, hingga terkadang menyulitkan kita untuk memilah informasi positif/negatif, dan hoax.
Oleh sebab terus disuguhi informasi palsu, kita kadang melampaui fakta dan realitas. Fantasi tidak lagi memiliki garis pembatas dengan realitas, bercampur padu dalam bentuk yang seolah-olah nyata dalam imajinasi.

Akibatnya, imajinasi ditangkap sebagai kebenaran. Di sinilah syak wasangka dan serangan hoax dimulai.
Opini publik tercipta, melahirkan sentimen kelompok, adu klaim kebenaran tunggal, baik pada kubu petahana maupun penantang terbentuk polarisasi yang kuat. Hingga memunculkan hasrat ingin menghancurkan sesama, iri, dengki, yang berujung pada gesekan yang berdampak pada peperangan semua melawan semua (bellum omnium contra omnes).

Oleh sebab itu, syak wasangka dan hoax harus dibendung. Jangan biarkan hoax dan prasangka buruk berkembang merusak nilai bermasyarakat kita. Apa lagi disalahgunakan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Ingat, bahwa tidak ada jabatan seumur hidup (afzetbaarheid van bestuur).

Segala persoalan yang berkaitan dengan sesat pikir syak wasangka dan hoax, dapat kita tangkal dengan mengedepankan penilaian objektif pada setiap persoalan yang ada. Namun hal ini tentu menjadi sulit dilakukan jika setiap kandidat telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, upaya membangun trust, menjadi poin penting bagi setiap calon pemimpin.

Upaya Membangun Trust

Di era post truth seperti saat ini, hubungan emosional lebih tinggi dibandingkan fakta dan data objektif. Kebenaran disingkirkan, lalu mengedepankan hubungan emosionalitas. Terjadilah distrust sebagai dampak dari kekosongan kebenaran.

Pada kondisi tersebut, setiap kandidat berada pada situasi yang lemah. Tetapi jika dibanding petahana, para penantang ada di situasi yang lebih rumit. Sebabnya petahana memegang kendali kekuasaan, penguasaan spesific resources, data, media dan perangkat hukum serta instrumen keamanan.

Bermodal instrumen kekuasaan yang ada, tidak jarang petahana membangun persepsi masyarakat untuk memandang Penantang sebagai oposisi. Bertindak mengawasi dan menghakimi kerja kekuasaan secara subjektif dan cenderung tanpa kontrol, lalu dianggap sebagai kelompok penghambat proses pembangunan. Padahal narasi Penantang dalam momen Pilkada sejatinya tidak dimaknai sebagai barisan oposisi sakit hati, tetapi harus dimaknai sebagai penengah yang merawat nalar publik dari hegemoni kekuasaan yang anti kritik.

Oleh sebab itu, penantang dituntut lebih ofensif dan agresif dalam membangun trust demi melawan hegemoni kekuasaan yang digaungkan petahana.
Membangun kekuatan, Penantang harus masuk dalam ruang-ruang substansi persoalan, mengorganisir dengan rapi, dan hadir dengan visi membangun yang terarah juga berangkat dari niat tulus melayani. Hal demikian merupakan bekal untuk membangun narasi perlawanan dari kekuasaan yang kerap menggunakan tangan tersembunyi (invisible hand) dalam menjepit para Penantang.
**
Terakhir, terlepas dari segala pergulatan narasi antara petahana dan penantang, pemerintahan sejatinya hadir untuk mengakomodasi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya. Memiliki visi dan misi terarah, berada pada jalur yang baik demi bangsa dan negara. “Gouverneur C’est Prevoir” (Menjalankan pemerintahan itu, berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan).

*) Advokat, Alumni Fakultas Hukum UHO

Komentar Pembaca
   
.