TKA, Dilema Pengangguran dan Nasionalisme

(View Of Kebijakan Publik dan Kependudukan)

152

Oleh: Dr. H. Mustakim, M.Si*)

Baru sekitar sebulan lalu berita penolakan rakyat Sultra (yang dimotori DPRD Sultra) terhadap kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) khusunya China viral dimana-mana. Saking viralnya, saya yang tinggal di Kendari malah mendapat kabar tersebut pertamakali justru dari seorang teman yang berada di Bandung.

Inilah canggihnya teknologi, orang yang domisilinya lebih jauh dari kita kadang telah mengetahui keberadaan kita terlebih dulu daripada kita sendiri. Jujur saya katakan, ungkapan penolakan tersebut (termasuk permintaan penundaan kedatangan TKA oleh pemerintah daerah), ditanggapi banyak acungan jempol dan dipuji sebagai “sikap heroik” dari teman-teman saya yang berada di luar Sultra. Apalagi kalau bukan karena keberanian rakyat Sultra yang dinilai berani“melawan keputusan pemerintah pusat”?

Namun, pada tanggal 16 Juni 2020 AntaraNews.com menelorkan berita dengan judul“Gubernur Kembali Izinkan 500 TKA China Masuk Sultra”. Detiknews.com (Rabu 17 Juni 2020) lebih rinci menyampaikan beberapa alasan Gubernur Ali Mazi mengizinkan 500 TKA China tersebut antara lain: 1) “Karena mereka menggunakan produk dari China, bahasanya China. Semua kita kan ndak bisa dan satu tenaga kerja asing itu di-backup lima sampai tujuh orang kita (pekerja lokal)”; 2) “Namanya juga investor, kita harus menjaga harmonisasi agar tenaga kerja (lokal) bisa bekerja, pengangguran, kemiskinan bisa berkurang dan ini suatu kesyukuran bagi kita, karena itu adalah perusahaan internasional. Mereka datang berinvestasi dan investasinya nggak tanggung-tanggung Rp 42 triliun. Kita punya APBD aja cuma Rp 4,2 triliun. Nah kita harus jaga kalau seperti itu”; 3) “Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan dan keputusan pemerintah pusat, karena kita melaksanakan semua ketentuan undang-undang yang berlaku di negeri kita tercinta ini. Jadi, kita nggak usah berprasangka, kita positif saja. Berpikir mereka datang ini untuk membangun daerah ini, yang penting it”.

Jika alasan-alasan yang disampaikan Gubernur Sultra di atas kita rinci lebih detail, maka setidaknya akan didapat 5 poin: Pertama, Karena menggunakan produk China dengan bahasa China. Mungkin yang dimaksud adalah sebanyak 33 tungku semelter yang akan dibangun di Morosi (Kab. Konawe) adalah buatan China, petunjuknya menggunakan bahasa China, karena tenaga lokal tidak akan mengerti bahasa China sehingga mau tidak mau yang mengerjakan tungku tersebut haruslah dipimpin tenaga kerja dari China. Melihat poin ini saja, sepertinya memang kita tidak berdaya, dan kita harus angkat topi inilah taktik, strategi dan kepandaian China untuk bisa memasukkan produknya ke Indonesia sekaligus mengerahkan tenaga kerjanya untuk bekerja di negara kita. Hikmah yang perlu kita petik dari point pertama ini adalah “ilmu itu sangat penting”. Jangankan ilmu tentang urusan teknologi tungku smelter yang akan dipasang, ilmu bahasa (china)-nya saja kita tidak tahu. Ini menguatkan hadits Nabi “Uthlubul ‘ilma walau bish shin” (Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke Negeri China).

Kedua, satu TKA akan di back up 5-7 tenaga kerja lokal. Pernyataan ini senada dengan pernyataan External Affairs Manager PT VDNI Indrayanto sebulan yang lalu bahwa “kedatangan 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah untuk mengerjakan 33 tungku smelter milik PT OSS. Pengerjaan tungku smelter tersebut, menurut Indrayanto, diklaim bakal menyerap lebih dari 3.000 pekerja lokal”(Kompas.com, 11 Mei 2020). Jika kita bagi dari 3.000 Tenaga Kerja Lokal yang siap bekerja membantu 500 TKA tersebut maka rata-rata 1 TKA akan dibantu oleh 6 TKI. Artinya ini sesuai antara pernyataan Gubernur dengan Indrayanto dari pihak PT VDNI. Jika benar, tentu saja ini merupakan berkah bagi 3.000 TKI karena mereka akan mendapatkan pekerjaan. Masih hikmah soal ilmu, kasus ini membuktikan 1 orang ber(tenaga)ilmu nilainya sebanding dengan 6 orang biasa yang hanya ber(tenaga)otot. Ini baru urusan pekerjaannya, belum gajinya pasti jauh berbeda.

Ketiga, “Namanya juga investor, kita harus menjaga harmonisasi….”. Ini merupakan harapan Pak Gubernur, justru kedatangan TKA (yang merupakan investor atau hasil kesepakatan antara bangsa kita dan RRC selaku investor) diharapkan terjalin keharmonisan antara TKA dan TKI sehingga para Tenaga Kerja Lokal(TKI) kita juga bisa mendapat pekerjaan dan bekerja dengan tenang. Kalau boleh saya tafsirkan, jika kita “melukai” 1 TKA China tersebut sama halnya kita “melukai” 6 orang TKI yang merupakan bangsa dan saudara kita sendiri, dan jika kita menolak 500 TKA tsb berarti kita dianggap menggugurkan harapan 3.000 TKI kita untuk mendapatkan pekerjaan. Pada point ini yang perlu dijaga adalah “keharmonisannya” saat pekerjaan sudah berlangsung. Pekerja Indonesia itu pada dasarnya orangnya nurut-nurut asal tidak disakiti, loyalitas mereka tinggi pada pimpinan. Tapi kita tidak tahu dengan karakter pekerja dan/atau manajer asing. Belum lama kita disuguhi berita tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal china diperlakukan seperti budak hingga meninggal dunia dan mayatnya dibuang(larung) ke laut. Jangan sampai kasus semacam itu terjadi di pabrik-pabrik atau perusahaan asing (china) yang bercokol di atas bumi Indonesia. Kalau sampai terjadi, ini lebih gila daripada yang terjadi di atas kapal karena “perbudakan” itu terjadi di atas bumi pertiwi yang merupakan tanah air kita sendiri.

Keempat, pengangguran, kemiskinan bisa berkurang dan ini suatu kesyukuran bagi kita, karena itu adalah perusahaan internasional. Kalimat ini memperkuat poin ketiga di atas, bahwa kedatangan 500 TKA justru merupakan berkah karena dengan sendirinya sebanyak 3.000 rakyat Sultra tidak lagi menganggur dan (Insya Allah) tidak lagi miskin. Ini juga perlu dikontrol agar tidak dicurangi. Jumlah 3.000 TKI tidak boleh kurang, tapi kalau lebih dari 3.000 boleh.

Kelima, Mereka datang berinvestasi dan investasinya nggak tanggung-tanggung Rp 42 triliun. Kita punya APBD aja cuma Rp 4,2 triliun. Nah kita harus jaga kalau seperti itu!” Kalimat ini juga meneguhkan 2 hal sekaligus bahwa “kita miskin” dimana APBD Prov Sultra hanya sedikit sekali sementara RRC “mau” menanamkan uangnya hingga 10 kali lipat dari APBD Sultra selama setahun hanya di satu tempat di Sultra yang bernama Morosi. Jika melihat uangnya secara kasat mata untuk saat ini antara 4,2 T dengan 42 T, ya memang, sesuatu yang patut disyukuri. Tetapi jika kita melihat dengan “kacamata batin” atau katakanlah “visioner ke depan” saya justru lebih mensyukuri lagi kekayaan alam Indonesia yang begitu luar biasa, karena ternyata hanya kegiatan tambang di Morosi saja ada negara lain yang berani mengeluarkan investasi sebesar 42 T, dan jika kegiatan pertambangan ini selesai dan sukses kira-kira berapa ya keuntungan yang didapat? Yang pasti biasanya (setelah ada keuntungan) tentu nilainya lebih besar lagi dari 42 T. Pada point ini, sebelum lupa menuliskan, kita harus waspada dan lakukan kontrol ketat terutama pada pekerjaan “pertambangan” yang akan dilakukan. Mulai dari naskah “kerja samanya” yang harus benar-benar dipahami, tidak merugikan daerah/negara kita, batas-batas kegiatan pertambangan yang harus jelas, tidak ada “kenakalan” (kecurangan) dalam pelaksanaannya di lapangan.

Untuk mengawal kegiatan pertambangan selanjutnya, Pemerintah Daerah dan seluruh rakyat Sultra perlu terus melakukan: 1). Perlu pengecekan terhadap “penyerapan tenaga kerja lokal yang dijanjikan sekitar 3.000-an lebih”. Benar tidak jumlahnya 3.000-an, bagaimana rasionalisasi penggajian dan kesejahteraan TKI, bagaimana sistem kerja (termasuk jam kerja) yang diberlakukan terhadap TKI, apakah ada pelanggaran HAM selama mereka bekerja, hak beribadah bagi para TKI yang notabene berbeda keyakinan dengan TKA yang umumnya komunis, bagaimana dengan jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja lokal dan keluarganya; 2) Harmonisasi di tempat kerja antara TKA dan TKI, mungkin perlu diawasi oleh polisi/TNI sebagai petugas keamanan yang memiliki rasa cinta kepada bangsanya sendiri sehingga tidak mudah disuap untuk melakukan tindakan yang lebih menguntungkan TKA/Perusahaan dan menindas atau merugikan TKI/bangsa kita sendiri. Kontrol yang dilakukan Polri/TNI ini juga bisa pada ranah kegiatan (aksi) proses pertambangan yang dilakukan perusahaan, apakah sesuai dengan kesepakatan ataukah ada kejanggalan-kejanggalan dan kenakalan yang dilakukan (misalnya, merambah hingga di luar batas wilayah pertambangan yang disepakati). Kontrol aparat ini juga sekaligus pada gelagat dan perilaku TKA atau perusahaan yang bersifat sosial, ideologis, politis, dan hankam (misalnya tentang isue yang berkembang adanya pemasokan senjata, komunisisasi (pengkomunisan warga lokal), peredaran narkoba, dll); 3) Ini juga sangat penting, perlunya memperhatikan keseimbangan alam dalam melakukan kegiatan tambangnya agar tidak menimbulkan efek-efek tertentu seperti banjir, longsor atau bencana alam lainnya yang dipicu oleh kegiatan pertambangan tsb. Bagimana dengan kondisi jalan (milik rakyat) yang dilalui oleh traktor-traktor dan kendaraan berat milik perusahaan yang keluar masuk pabrik, apakah kondisi jalanan (al. kondisi aspalnya) aman-aman saja, jika ada yang rusak apakah pihak perusahaan membantu membenahinya. Bagaimana dengan CSR-nya, dan sebagainya.

Semua itu membutuhkan pengawasan dari pemerintah setempat dan seluruh lapisan masyarakat, baik yang ikut terlibat di dalam perusahaan maupun yang melakukan kontrol secara eksternal. Hal ini tidak hanya sekedar kerja dan kerja, tetapi juga membutuhkan jiwa nasionalisme (kebangsaan) yang besar, rasa cinta dan sayang, juga perasaan senasib dengan bangsa sendiri yang perlu terus ditumbuhkan dalam dada kita. Buang jauh-jauh sikap egois dan mementingkan diri sendiri, dan tentu “jangan jadi penjilat” bangsa asing lantas rakyat yang dikorbankan! (*)

*) Doktor Administrasi Publik dan Analis Kebijakan Bidang Kependudukan

Komentar Pembaca
.