Awal Jaya Bolombo Jadi Ketua Pansus Pendalaman LKPj Bupati Muna

121

 

Rapat pembentukan pansus DPRD Muna, Rabu (1/7/2020). Foto: Isra. 

 

RAHA – Panitia khusus (Pansus) pendalaman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Muna tahun 2019 akhirnya resmi terbentuk, Rabu (1/7/2020) yang disepakati dalam forum rapat paripurna DPRD Muna yang dihadiri oleh 20 anggota DPRD Muna.

Kendati sempat terjadi dinamika dalam forum terkait legalitas pembentukan pansus pendalaman LKPj Bupati Muna ini namun Wakil Ketua DPRD Muna, Cahwan yang memimpin jalannya rapat paripurna menyatakan bahwa pengambilan keputusan pembentukan pansus pendalaman LKPj Bupati Muna melalui forum rapat paripurna adalah sah.

Cahwan menegaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.13 tahun 2019 tentang LKPj pada pasal 20 menyatakan, setelah DPRD menerima dokumen LKPj maka DPRD melakukan pembahasan selama 30 hari.

“Setelah LKPj diserahkan ke dewan maka mekanisme pembahasannya menjadi kewenangan DPRD. Untuk mekanisme pembahasannya, disepakati melalui mekanisme pansus,” terang Cahwan.

Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, pansus ini beranggotakan delapan orang sebagai perwakilan delapan fraksi yang ada di DPRD Muna, dengan komposisi, Ketua, Awal Jaya Bolombo dari Fraksi Demokrat, wakil ketua, La Tarimi dari Fraksi Nasdem PAN, dan anggota masing-masing adalah Zahrir Baitul, S.Hut dari Fraksi Hanura, Andi Sapri dari Fraksi PDIP, Syarif Ramadhan dari Fraksi PKB, Aswar Hadi dari Fraksi Keadilan Pembangunan, La Ode Gerson Kadaka dari Fraksi Gerindra dan La Usa Mele dari Fraksi Golkar.

Cahwan melanjutkan, masa kerja pansus untuk bulan pertama akan berakhir tanggal 24 Juli mendatang, dan pansus bisa meminta perpanjangan waktu pembahasan pendalaman LKPJ Bupati Muna kepada pimpinan DPRD jika dalam waktu tersebut belum selesai melaksanakan pendalaman LKPJ sebagaimana diatur dalam PP No.12 tahun 2012 pasal 76 ayat (3). “Masa kerja pansus diatur dalam tata tertib DPRD, dimana untuk pansus untuk membahas perda maksimal satu tahun dan pansus yang bukan pembahasan perda maksimal enam bulan,” terangnya.

Ia berharap pansus dapat bekerja dengan baik dan penuh integritas dalam melakukan penilaian secara obyektif terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Muna serta jajarannya, sehingga dapat melahirkan rekomendasi yang berisi koreksi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah. “Jadi pansus ini bukan forum untuk mencari- ari kesalahan, tapi forum penilaian kinerja,” tegasnya.

Pansus LKPJ ini juga akan melakukan penilaian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hasilnya tak lama lagi akan diserahkan oleh BPK RI perwakikan Sultra kepada Pemda dan DPRD, sehingga penilaian kinerja ini benar-benar lengkap atau paripurna. (sra/aji)

Komentar Pembaca
   
.