Direktur PT NBP Divonis 6 Tahun Penjara, Empat Operator Alat Berat Bebas

98

 

 

 

Suasana persidangan terhadap tujuh tersangka perkara PT Naga Bara Perkasa (PT NBP) di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, Kamis (7/9) yang dilakukan secara online melalui teknologi video conference. Foto : Ashry Rakyat/Sultra.

 

UNAAHA – Sidang pembacaan putusan terhadap perkara PT Naga Bara Perkasa (NBP) di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha kembali digelar pada Senin (7/9/2020).

 

Pada sidang dengan agenda pembacaan vonisi ini menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 2 miliar kepada Direktur PT NBP, Tuta Nafisa. Sedangkan empat terdakwa yakni operator alat berat divonis bebas oleh majelis hakim.

Sedangkan dua Terdakwa lain yakni Rahman (21) dan Sultan (35) sebagai pengawas di lokasi pertambangan PT NBP Divonis tiga tahun penjara dengan denda Rp 1,5 miliar atau tetap pada tuntutan JPU.

 

Lokasi Tambang

 

Direktur PT NBP Tuta Nafisa dan dua orang pengawas di lokasi tersebut, Rahman dan Sultan terbukti melakukan pemanfaatan kawasan hutan lindung di Blok Matarepe, Desa Marombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara tanpa dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

Padahal, pada sidang pembacaan tuntutan yang lalu oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe, Kamis (1/9) menuntut enam orang terdakwa dalam perkara PT Naga Bara Perkasa dengan kurungan selama tiga tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar.

Keenamnya yakni Rahman (21) Sultan (35) sebagai pengawas di lokasi pertambangan PT NBP. Sedangkan Edi tuta (53), Ilham (20), Arinudin alias Pele (44), dan Muh Alfat (22) sebagai Operator alat berat Excavator. Selain itu, JPU juga menuntut Direktur PT NBP Tuta Nafisa tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar.

 

Lokasi tambang

 

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Febrian Ali, SH, MH. Di hadapan para terdakwa ia mengungkapkan bahwa terdakwa Tuta Nafisa dinyatakan bersalah, kemudian dijatuhi pidana selama enam tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 Miliar.

“Apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan penjara selama enam bulan,” ungkapnya.

Sementara itu, arsip – arsip atau dokumen milik PT NBP, kemudian empat Alat Berat dan lima karung bahan galian Ore Nikel 300 ton dirampas untuk negara.

“Terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa maupun penasehat hukumnya dan JPU mempunyai hak yang sama menerima dan menolak atau pikir-pikir,” kata Febrian Ali.

 

Lokasi tambang

 

Hakim ketua yang juga Ketu PN Unaaha ini langsung menanyakan terkait putusan terhadap perkara PT NBP ke Penasehat hukum dan JPU. Keduanya sepakat untuk di pikir-pikir.

“Terhadap penasehat hukum terdakwa dan JPU harap dipergunakan waktunya. Untuk itu sidang selesai dan ditutup, plak, plak, plak,” pungkas Febrian Ali sembari memukul palu sidang.

Dari pantauan Rakyat Sultra, ketujuh tersangka mengikuti persidangan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conference dengan menggunakan Laptop dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline. (cr2/b/aji) 

Komentar Pembaca
.