Jika DPRD Konsel Tak Mengesahkan RTRW, Kemungkinan Menteri ATR yang Akan Sahkan

259
Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil saat berkunjung di Kabupaten Kolaka Timur, Sultra, Selasa (1/9/2020).

 

KENDARI – Lambatnya pembahasan Bapemperda DPRD Konawe Selatan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana perubahan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe selatan, yang hingga saat belum selesai menjadikan program pembangunan daerah khususnya di bidang investasi ikut terhambat.

Hal itu ditanggapi langsung Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, saat melakukan kunjungan kerja di Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (1/9/2020).

Dihadapan awak media, Sofyan Djalil menjelaskan, pembahasan RTRW memang banyak terjadi masalah di beberapa tempat. Meskipun RTRW sudah medapatkan persetujuan dari Kementrian ATR/BPN, juga sudah ada persetujuan substansi tapi proses politiknya di daerah perlu waktu.

“Supaya ada kepastian hukum karena proses politik ini biasanya butuh waktu tarik-menarik. Semua sudah oke, itu banyak terjadi proses politik waktu mengesahkan menjadi Perda, padahal waktu perencanaan pekerjaan semua sudah dikonsultasikan di kementerian,” ucapnya.

Sofyan Djalil menegaskan dalam waktu dekat akan ada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ketika undang-undang cipta lapangan kerja terjadi, tentunya waktu untuk mengesahkan cuman 60 hari.

“Kalau misalnya sudah mendapatkan persetujuan, DPRD nanti diberikan waktu selama 60 hari untuk RTRW disahkan. Kalau tidak disahkan nanti menteri yang sahkan. Insyaallah bulan ini atau bulan depan selesai,” tegasnya.

Dilansir dari berbagai media daring, pemerintah berencana menghapus wewenang pemerintah daerah (pemda) dalam pengaturan tata ruang. Hal ini diketahui berdasarkan draf Pasal 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (12/2/2020).

Aturan dalam pasal ini merujuk ke Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam draf aturan baru ini, Pemerintah menghapus sejumlah pasal antara lain mengenai wewenang pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata ruang.

Secara rinci, wewenang pemda yang dihapus antara lain pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksaaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota.

Selain itu, Pemerintah juga menghapus wewenang pemda untuk melaksanakan penataan ruang dan kawasan strategis baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Pemda juga tidak dapat melaksanakan kerja sama penataan ruang antarwilayah. Khusus di lingkup provinsi, dalam draf RUU tersebut pemerintah provisni tidak dapat memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota serta penyusunan petunjuk bidang penataan ruang antar kabupaten/kota.
Oleh karenanya, Pemerintah juga menghapus ketentuan rencana tata ruang, penetapan, dan penataan untuk kawasan strategis kabupaten.

Selain itu, aturan yang dihapus adalah Pasal 24 dan 27 yang memuat ketentuan rencana rinci tata ruang pada peraturan daerah. Draf ini juga menyatakan jika Pemerintah Pusat mengatur penyelenggaraan penataan ruang.

Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri. Pada aturan sebelumnya, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang menteri. (p2/b/aji)

Komentar Pembaca
.