Anggota DPRD Asal Golkar Wajib Dukung UU Cipta Kerja

84
Ridwan Bae

 

KENDARI – Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten kota wajib mendukung Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru-baru ini disahkan. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI asal Golkar, Ridwan Bae saat dihubungi via telepon, belum lama ini.

Mantan Bupati Muna itu menegaskan jika ada anggota DPRD asal Golkar menolak UU Cipta Kerja maka mereka akan dianggap melakukan pelanggaran berat dan akan mendapatkan sanksi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Saat ini, kata dia, Fraksi Partai Golkar di DPR RI yang merupakan perpanjangan tangan DPP Partai Golkar turut serta menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja. Oleh sebab itu, seluruh kader Golkar di Indonesia akan melakukan pelanggaran berat manakala mereka menolak undang-undang tersebut.

“Terkait adanya perbedaan-perbedaan di masyarakat, itu biasa. Tetapi khusus di internal Partai Golkar tak boleh ada perbedaan. Bagi siapa anggota DPRD asal Golkar yang menolak UU Cipta Kerja, itu pelanggaran berat dan DPP partai Golkar tidak akan membiarkan kader yang melakukan pelanggaran itu,” tegasnya.

Mantan Ketua DPD Partai Golkar Sultra ini meyakini UU Cipta Kerja akan mampu mengangkat harkat para pekerja di Indonesia. “Mengenai masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti mengenai undang-undang itu, sudah menjadi kewajiban bagi kader Partai Golkar untuk mempelajari undang undang itu dan meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Menurutnya pengesahan regulasi itu pada dasarnya untuk kepentingan rakyat dan demi kemajuan ekonomi Indonesia. “Undang-undang ini juga untuk kemajuan buruh, pekerja, dan kemajuan usaha di Indonesia serta peningkatan ekonomi,” jelasnya.

UU Cipta Kerja sendiri banyak menuai protes dari mahasiswa dan kalangan buruh karena dianggap merugikan buruh. Namun Ridwan Bae menganggap aturan itu justru untuk kemajuan buruh.

“Kan sampai sekarang belum ada penjelasan (dari penolak UU Cipta Kerja) mengenai pasal mana yang dianggap merugikan mereka. Seperti pesangon misalnya. Pesangon itu masih tetap ada. Cuti kerja dan cuti haid juga kan masih ada. Jadi saya minta kepada masyarakat, baca baik-baiklah tentang undang undang itu. Karena ada juga beberapa pasal di regulasi itu yang penjelasannya nanti melalui peraturan pemerintah,” akunya.

Dia meminta kepada masyarakat agar tak perlu ragu dengan undang-undang itu, apalagi sampai menyudutkan Presiden RI Joko Widodo dan Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Menurutnya kedua tokoh tersebut merupakan negarawan dan tidak akan mungkin menyengsarakan rakyat.

“Pak Joko Widodo dan pak Airlangga Hartarto tidak pernah punya pemikiran merugikan Indonesia. Kedua tokoh ini pasti menginginkan bangsa dan rakyat Indonesia maju. Makanya mereka membuat undang-undang untuk kemajuan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat,” pungkasnya. (rir/aji)

Komentar Pembaca
.