Kadikbud Sultra Siap Menindak Bawahannya Jika Terbukti Bersalah

20

 

Asrun Lio

 

KENDARI – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Asrun Lio menegaskan bahwa dirinya bakal mengambil sikap tegas kepada bawahannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Pasalnya, belum lama ini sekelompok orang yang menggelar aksi di SMAN 9 Kendari menuntut kepala sekolah baru mundur dari jabatannya, dengan alasan telah melakukan tindakan melanggar hukum.

Asrun Lio pun menyatakan sikap, mendukung upaya publik untuk mendorong pelaku pelanggar hukum tersebut sesuai bingkai jalur hukum formil bahwa di negara demokrasi ini tidak ada yang kebal hukum, pelaku kejahatan harus diproses.

“Hak masyarakat untuk menyatakan sikap baik dalam bentuk demo maupun upaya hukum lainnya, jika menemukan kejanggalan atau pelanggaran hukum, silahkan membuka fakta hukumnya pada institusi yang berkompeten dalam hal ini jalur yang tepat pada institusi penegak hukum resmi,” ungkapnya.

Sebagai pimpinan di jajaran institusi Dikbud Sultra, Asrun Lio mengaku tidak menutup mata atau berniat membela bawahan yang melakukan kesalahan atau terbukti melakukan pelanggaran hukum agar dirinya tidak sewenang-wenang menyikapi informasi yang berkembang terkait bawahan yang melakukan pelanggaran.

“Kami mempersilahkan publik mempresure hukum formilnya dan Dikbud akan mengikuti perkembangan hukum formil tersebut agar tidak gegabah dan memiliki dasar yang kuat dalam menjatuhkan sanksi kepada bawahan yang disinyalir melakukan pelanggaran tersebut,” terangnya.

Menurut Asrun, hak publik atau korban yang merasa dirugikan untuk melapor pada institusi yang berkompeten peda jalur hukum resmi. Jika terbukti, lanjut dia, maka atasan akan bersikap tegas pada bawahan yang terbukti bersalah.

“Jika ada pihak yang melakukan gerakan demonstrasi, maka fakta hukum yang menjadi dasar mereka demo itu harus pula dibuka di publik. Apakah ada aduan korban kepada mereka untuk memandatkan bahwa pihak yang dirugikan itu minta bantuan untuk dipresure kasus ini dengan cara melakukan penggerahan aksi massa,” cetus Asrun.

Justru dengan mengerahkan aksi, sambung dia, massa dan pemberitaan media massa bukan malah menyelesaikan masalah, namun menambah masalah baru dengan melakukan kekerasan sosial kepada pihak yang merasa korban.

“Pekerjaan rumah baru untuk menyelesaikan masalah psikologis korban yang terganggu jika memang ada kasus ini,” pungkasnya. (r6/b/aji)

Komentar Pembaca
.