Karena Janggal, Anggota DPRD Minta Peserta Seleksi CPNSD Muna Tak Ikut Tes Psiko

175
Moh. Iksanuddin Makmun

 

 

RAHA – Tambahan psikotes pada pelaksanaan tes Kemampuan Bidang (SKB) seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Muna terus menuai polemik, sebab banyak pihak yang menentang psikotes ini diadakan sebagai syarat kelulusan, termasuk anggota DPRD Muna.

Pada Kamis (8/10/2020) Wakil Ketua Komisi I DPRD Muna, Moh. Iksanuddin Makmun dan Wakil Ketua DPRD Muna, Cahwan, melakukan sidak ke tempat pelaksanaan Tes SKB yang digelar di eks Gedung Akper Pemkab Muna.

Sidak tersebut sebagai tindaklanjut dari rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Muna dan BKPSDM.

Dalam rilis persnya, Moh. Iksanuddin menyampaikan, mereka menemukan banyak kejanggalan untuk pelaksanaan tes tambahan psiko ini, sehingga dua legislator ini meminta agar peserta tes tidak menghadiri atau mengukuti pelaksanaan tes psiko yang rencananya akan digelar oleh BKPSDM Muna, tanggal 9-12 Oktober, besok.

“Tambahan psiko tes ini ternyata tidak masuk atau tidak terintegrasi dengan sistim Panselnas,”ungkap Iksanuddin.

Ia juga mengungkap bahwa surat tugas panitia dari BAKN pusat hanya sampai tanggal 8 Oktober.

“Berarti memang SKB ini tidak diketahui Panselnas. Jika diketahui, otomatis surat tugas tersebut akan berakhir sesuai dengan jadwal tambahan tes psiko,” paparnya.

Berita terkait

Kejanggalan lain bahwa juklak dan juknis tambahan tes psiko ternyata belum ada. “Hal ini terungkap pada saat saya menanyakan kepada koordinator panitia pelaksana yang juga salah satu kabid di BKPSDM Muna,” jelasnya.

Lanjutnya, nilai tambahan psiko tidak masuk tambahan nilai sistim dalam panselnas hal itu membuat tidak ada hubungan antara nilai SKD,SKB dan Tambahan tes psiko.

“Dari beberapa temuan tersebut maka saya simpulkan, memang tambahan tes psiko yang rencananya di adakan Kadis BKPSDM Muna itu tidak resmi atau illegal,”tegas politisi yang sejak awal menentang tambahan tes psiko ini.

Politisi Gerindra ini menilai, tambahan tes psiko tersebut disinyalir hanya akan menjadi ruang negosiasi bagi pihak-pihak yang akan mengambil keuantungan dari tes itu.

“Tambahan tes psiko ini illegal karena belum ada juklak dan juknisnya, serta tak terintegrasi dengan sistim Panselnas,”kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Muna ini.

Senada dengan Iksan, Cahwan menegaskan bahwa ruang untuk pelaksanaan psikotes ini dipastikan tidak ada. Poliyisi Demokrat ini menghimbau kepada para peserta yg telah memiliki nilai tertinggi agar tak risau dengan tambahan Psikotes. Ia juga meminta kepada Kepala BKPSDM Muna agar tak lagi berkomentar soal tambahan Psikotes ini agar tak terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu kedua politisi tersebut menegaskan, rangkaian pelaksanaan Tes CPNS Muna berakhir dengan selesainya tes SKB yang digelar tanggal 5-8 Oktober. (sra/aji)

Komentar Pembaca
.