Hari Ini, Ribuan Izin Pertambangan Diambil Alih Pemerintah Pusat

159
Ilustrasi
Ilustrasi

RAKYATSULTRA.COM – JAKARTA. Mulai hari ini, Jumat 11 Desember 2020, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilimpahkan ke pemerintah pusat

Dilansir Kontan.co.id, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Sujatmiko mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba), setelah 6 bulan diundangkan, maka kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

 

“Terhadap jumlah IUP (Izin Usaha Pertambangan) saya nggak hafal. Namun sebagai gambaran bahwa UU No.3/2020 mengamanatkan enam bulan setelah diundangkan maka kewenangan perizinan di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM,” kata Sujatmiko dalam acara Webinar Virtual Expo yang digelar Kamis (10/12)

Halangi Aktivitas Pertambangan PT. Adhi Kartiko Pratama, Muhammad Rando Kolang Kalah Pra Peradilan

Sujatmiko bilang, pihaknya juga sudah berkirim surat kepada para Gubernur untuk menyerahkan seluruh perizinan di daerah. “Sehingga 11 Desember ke depan pemerintah akan mengelola perizinan nasional dan nanti begitu PP (Peraturan Pemerintah) terbit, kami akan tugaskan,” sambungnya.

 

Asal tahu saja, UU Minerba resmi diundangkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020 lalu. Dalam Pasal 35 (1) UU minerba baru itu, disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Namun pada Pasal 35 (4) dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun surat yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia ini ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Dirjen Minerba, Rida Mulyana, atas nama Menteri ESDM. Dalam surat edaran tertanggal 18 Juni 2020 itu, Dirjen Minerba menyampaikan lima hal kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

Pertama, dengan berlakunya UU No. 3/2020, pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan UU No.4/2009 dan undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan minerba, tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 10 Juni 2020, atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari UU No. 3/2020.

PT . Celebes Pasific Mineral, Tambang Ilegal Yang Diduga Dibeking Aparat

Kedua, dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba sebagaimana yang dimaksud pada hal pertama, gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimaan diatur dalam UU No.4/2009 dan undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan minerba.

 

Ketiga, penerbitan perizinan yang baru sebagaimana dimaksud dalam hal kedua, berupa penerbitan:

  1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
  2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
  3. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
  4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
  5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan
  6. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan
  7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan.

Keempat, penerbitan perizinan dan non-perizinan selain sebagaimana dimaksud pada hal ketiga, berupa:

  1. Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP operasi produksi 
  2. Pemberian perpanjangan terhadap perizinan yang telah diterbitkan, sebagaimana dimaksud pada poin ketiga
  3. Penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan status penanaman modal, dan
  4. Persetujuan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan minerba.
  5. Dalam jangka waktu pelaksanaan pengelolaan kewenangan sebagaimana dimaksud hal pertama, dapat diproses penerbitannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, terhadap permohonan perizinan yang telah diajukan kepada gubernur sebelum tanggal 10 Juni 2020 dan belum diterbitkan perizinan sampai dengan berlakunya UU No.3/2020 tidak dapat dilanjutkan proses penerbitannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 173C UU No.3/2020.

Sujatmiko belum membeberkan jumlah perizinan aktual pertambangan minerba. Yang pasti, merujuk pada data dari Direktorat Minerba Kementerian ESDM, per 10 Maret 2020, terdapat 3.372 Izin Usaha Pertambangan (IUP) provinsi dan 132 IUP Pusat. 

Selain IUP, ada juga 31 Kontrak Karya (KK), 67 PKP2B, 692 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), 52 IUP OPK Olah Murni, 718 OPK Angkut Jual, 16 Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan 2 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). (Kontan.co.id)

 

Komentar Pembaca
.